Manado – “DPRD harus memanggil seluruh stake holder, instansi berkaitan untuk pertanggungjawaban anggaran akibat banjir bandang. Misalnya, dinas sosial Manado melaporkan berapa kerugian material masyarakat akibat banjir. Berapa banyak korban meninggal dan luka-luka”.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Sulut Benny Rhamdani terkait pertanggungjawaban pemerintah pada bencana banjir di Kota Manado beberapa waktu lalu.
DPRD menurut Rhamdani perlu mengetahui berapa banyak rumah yang hanyut, rusak, berapa orang di pengungsian, berapa yang sudah kembali dan sebagainya.
“Berapa besar anggaran pemerintah daerah yang sudah disalurkan, termasuk anggaran bantuan pemerintah pusat dan pihak ketiga bukan dari APBD,” jelasnya, Selasa (04/02/2014).
“Kritik kita kepada pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat harus melihat bencana alam yang terjadi di Kota Manado sama seperti bencana alam di daerah lain,” tukas calon anggota DPD-RI ini. (Jerry)
