Fungsi inspektorat jenderal di setiap lembaga pemerintahan janganlah impoten seperti sekarang ini.
Perbaiki strukturnya dan fungsikan secara optimal serta pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat juga bisa diterapkan.
Literasi publik menjadi penting, karena lewat berbagai wacana (diskursus) publik di media massa, media sosial, kelompok diskusi, opinion leaders, dan banyak cara lainnya.
Harapannya media massa (pers) tidak terkooptasi oleh kekuasaan, sehingga ia cuma jadi corong humas atau sekedar mesin propaganda yang malah ikut mengaburkan realitas politik yang sesungguhnya terjadi.
Para cendekiawan (atau mereka yang mengaku intelektual) agar terus kritis dan tidak cuma mengejar jabatan (misalnya jadi guru besar, rektor, dekan) untuk kemudian malah melacurkan diri dan menjadi abdi-dalem keraton penguasa.
Atau juga terkooptasi dalam korporasi bisnis (biasanya bangga jadi komisaris perusahaan) lalu diam dan tidak ada karya ilmiah lagi dan jadi semacam advokat dari konspirasi penguasa-pengusaha.
Kenali kandidatnya, jejak karir politik, karya dan pendidikannya mesti ditelusuri cermat, akhlak atau moralitas yang teruji dalam perjalanan karirnya perlu dipertimbangkan.
Jangan memilih mantan napi koruptor karena kita tidak mau mempekerjakan maling sebagai satpam untuk jaga rumah kita.
Akhir-akhir ini kita ikuti berita bahwa putera dan menantu presiden Jokowi pun mau ikut nyalon di pPilkada.
Hal itu tidak masalah sebenarnya, ikuti saja proses rekrutmen politik secara transparan dan profesional.
Paparkan rencana program pembangunan disertai komitmen transparansi anggarannya!
Seperti dicontohkan Ahok, transparansi anggaran secara rinci (sampai harga satuan/komponen) mulai dari perencanaan, pembahasan yang terbuka, pengesahan dan pengelolaan/penggunaan dana publiknya.
Semoga di Indonesia kita punya keluarga-keluarga yang bisa juga membangun kader-kader politik untuk jadi pelayan publik yang terhormat sebagai suatu Dinasti Politik yang hebat, demi malawan mereka yang mempraktekan Politik Dinasti yang gelap, oportunis dan tamak.
Tahun 2020 ada 270 daerah yang akan melakukan pilkada, yang artinya ada 540 orang yang bakal jadi kepala dan wakilnya di berbagai daerah.
Peristiwa ini penting sekali dan akan menentukan konstelasi politik bangsa, artinya menentukan juga masa depan nasib anak-cucu kita.
Keadaan bangsa seperti apa yang akan kita wariskan? Jangan sampai tampuk pemerintahan jatuh (lagi) ke tangan mereka yang memainkan Politik Dinasti alias nepotisme tanpa rasa malu, karena mereka jelas oportunis, egosentrik, tamak dan koruptif.
Sekali lagi transparansi, gencarkan literasi politik dan jadilah pemilih cerdas untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju.
Andre Vincent Wenas DRS MM MBA, Sekjen Kawal Indonesia – Komunitas Anak Bangsa
