MANADO, BeritaManado.com — Tokoh politik Sulawesi Utara, Jems Tuuk, kembali membuat pernyataan mengejutkan.
Ia mengungkap ada lima alasan yang membuat Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, masih bertahan sebagai figur “superpower” di periode keduanya.
Bahkan, kekuatan ini disebut akan mencapai puncaknya pada Pilkada 2031.
Dibawah ini adalah lima poin yang dikemukakan Jems Tuuk, dipadukan dengan dinamika politik terbaru di Sulut.
1 Modal Sosial yang Masih Sangat Kuat
Menurut Jems Tuuk, Yulius Selvanus masih memiliki modal sosial yang sulit ditandingi.
Dari kelompok gereja, komunitas etnis, jaringan relawan, hingga basis akar rumput, konsolidasi sosial Yulius tetap terjaga.
Dukungan ini bersifat emosional, bukan sekadar elektoral, sehingga membuat posisinya tetap dominan meski dinamika politik terus bergeser.
“Yulius Selvanus itu punya modal sosial yang tidak dimiliki tokoh lain. Ikatan sosialnya masih sangat kuat,” ujar Jems Tuuk.
2 Kendali atas 15 PJ Bupati/Walikota ‘Kekuatan Senyap’ Menuju 2031
Seluruh masa jabatan bupati dan wali kota di Sulawesi Utara akan berakhir pada 2029, sementara putusan Mahkamah Konstitusi memastikan Pilkada digelar serentak pada 2031, bersamaan dengan Pileg.
Artinya, selama dua tahun penuh, seluruh 15 daerah di Sulut akan dipimpin oleh Penjabat (PJ) Bupati/Wali Kota.
Dan yang punya kewenangan penuh untuk mengangkat semua PJ tersebut adalah Gubernur.
Dengan Yulius Selvanus sebagai Gubernur sekaligus Ketua Partai Gerindra Sulut, kondisi ini menciptakan sebuah kekuatan senyap namun sangat menentukan.
Seluruh PJ akan menjadi simpul birokrasi strategis yang selaras dengan kepemimpinan Yulius Selvanus, memperkuat stabilitas politik dan memuluskan konsolidasi menuju 2031.
Dengan 15 pusat kekuasaan daerah terkonsolidasi, posisi Yulius Selvanus dan Gerindra Sulut berada pada level keunggulan struktural yang sulit ditandingi.
3 Konsolidasi Penambang: Basis Massa Raksasa yang Mengkristal
Sektor tambang rakyat menjadi salah satu basis politik paling solid di Sulut.
Diterbitkannya 232 Pertek untuk WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengonsolidasikan dukungan politik para penambang.
Jumlah penambang yang sebelumnya sekitar 350.000 orang pada 2024, kini diproyeksikan meningkat menjadi 650.000 orang pada 2031.
Komunitas ini dikenal kompak, memiliki jejaring ekonomi kuat, dan menjadi salah satu motor penggerak dukungan politik yang sangat efektif.
