Politik dan Pemerintahan

Dihadapan STEVEN KANDOUW, Kepala BPS Ungkap Status Angka Kemiskinan di Sulut

Dihadapan STEVEN KANDOUW, Kepala BPS Ungkap Status Angka Kemiskinan di Sulut
Foto bersama usai Rakor

 

Manado, BeritaManado.com — Di era pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw ternyata angka penurunan kemiskinan di Sulawesi Utara sangat tajam.

Dari data yang ada pada tahun 2015 angka kemiskinan  menyentuh 8,98 persen.

ADVERTISEMENT
Nah, selang dua kepemimpinan pada tahun 2017 lalu, angka kemiskinan menurun hingga 7,9 persen.

Ini merupakan suatu komitmen dan upaya yang luar biasa dari pemerintah daerah.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Moh Edy Mahmud  SSi MP dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut, Kamis (24/5/2018) di ruang rapat Tumbelaka, kantor Gubernur Sulut.

Menurut Edy, kondisi penurunan kemiskinan yang terjadi di Sulut sangat luar biasa.

“Problem kemiskinan pencapaian di bawah lima 0,5 persen sudah betul-betul sangat maximal. BPS menghitung kemiskinan melalui mendata berdasarkan konsumsi makanan dan non makanan. Penurunan angka kemiskinan di Sulut ini paling rendah dan maximal di seluruh Sulawesi,” ungkap Edy seraya menjelaskan kemiskinan yang ada di daerah ini terdapat pada lokasi pedesaan.

Sementara itu, Drs Steven Kandouw saat membuka kegiatan menyatakan, untuk penanggulangan kemiskinan Pemprov Sulut melakukan identifikasi dan koordinasi warga miskin di Sulut, untuk itu ada tiga indikator keberhasilan  mengatasi kemiskinan yaitu presisi ketepatan  sebab masih banyak  program yang tidak tepat sasaran di SKPD.

“Masalahnya pertama datanya salah, kedua faktor politis, tugas kita untuk mengidentifikasi dengan baik, jadi kemiskinan membutuhkan intregitas dari kita,” kata Kandouw.
Lanjutnya, jangan tabur garam di laut, sebab itu atas  perjuangan Olly Dondokambey, Sulut punya program layak huni 4000 rumah melalui  Dinas Praskim di 15 kabupaten kota.
“Itu untuk mengatasi kemiskinan karena jangan di tunda tunda  bantuan untuk orang miskin,” tegas Kandouw.
Selain itu, jenis penetrasi masing-masing Kabupaten/Kota dalam merespon permasalahan kemiskinan di wilayah masing-masing.

“Secara de facto, Kabupaten/Kota tidak mampu menghadapi kemiskinan di daerah masing-masing. Jadi memang harus berkoordinasi dengan Pemprov,” kata Kandouw.

Sementara itu, Karo Kesra dr Kartika Devi Tanos mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk upaya Pemprov Sulut bersama pihak terkait dalam meningkatkan taraf hidup hidup masyarakat.

“Ini sekaligus menunjang program Pemprov Sulut yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK),” ucap Devi.
(***/Sri)