Penulis: Jhonli Kaletuang
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menegaskan komitmen kuatnya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal ini dibuktikan dengan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kegiatan bertajuk Komunikasi Kriteria Pemeriksaan Kinerja ini digelar pada Jumat, 6 November 2026, bertempat di Ruang Rapat F. J. Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Acara strategis tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Tahlis Gallang, SIP, MM, serta dihadiri oleh jajaran Tim BPK dan pimpinan perangkat daerah terkait.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Clay J. H. Dondokambey, S.STP, MAP., yang didampingi oleh Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, dan Kepala Bidang Aset.
Kehadiran jajaran BKAD menjadi wujud nyata dukungan penuh terhadap aspek penganggaran, pengelolaan keuangan, akuntansi, serta penataan aset daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Tim BPK memaparkan kriteria pemeriksaan kinerja yang berfokus pada dua isu krusial, pertama Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah di satuan pendidikan guna mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan yang berkualitas.
Kedua, Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian Program Ketahanan Energi Nasional.Pemeriksaan ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan bantuan operasional dalam mendongkrak kualitas layanan pendidikan. Selain itu, evaluasi juga diarahkan pada kontribusi pemda dalam menyukseskan ketahanan energi nasional.
Melalui langkah ini, diharapkan lahir rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkup Pemprov Sulut.
Di bawah arahan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Pemprov Sulut menyambut baik audit kinerja ini.
Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam memajukan pelayanan sektor pendidikan dan menyukseskan program-program strategis nasional.
Melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan pelaksanaan program pembangunan di Bumi Nyiur Melambai dapat berjalan semakin efektif, transparan, serta akuntabel.
Ke depan, seluruh perangkat daerah terkait diimbau untuk terus berperan aktif, kooperatif, serta sigap menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah bersama ini diyakini mampu mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan demi pelayanan yang semakin prima bagi masyarakat Sulawesi Utara.
