Manado – Diduga sekitar 154 honorer daerah (Honda) kategori dua (K2) di pemprov Sulut yang dinyatakan lulus uji publik dan verifikasi hingga dinyatakan lulus sebagai PNS oleh BKN ternyata tidak lepas dari pungutan.
Dugan tersebut muncul setelah beberapa Honda K2 yang merahasiakan identitasnya kepada BeritaManado.com yang sudah tidak bermasalah lagi dengan berkas-berkasnya terkesan dipersulit.
Bahkan nama-nama yang sudah dinyatakan lulus dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh BKN masih ditahan oleh BKD Provinsi.
“Ada beberapa nama yang sudah diberikan NIP oleh BKN tapi pihak BKD masih belum memberikan SK, alasannya masih akan diverifikasi,” katanya.
Dugaan ini muncul bahwa oknum pejabat meminta pungutan agar SK dari BKD Provinsi bisa diterima oleh yang bersangkutan. Dugaan lain yang lebih meresahkan bahwa beberapa Honda yang belum menerima SK Gubernur akan diganti oleh orang dekat pejabat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak BKD Provinsi Sulut terkait Masalah ini. Kepala BKD Provinsi Sulut DR Noudy Tendean dikabarkan sedang mengikuti Diklat PIM II di Jakarta dan Hong Kong. (rizath polii)
Manado – Diduga sekitar 154 honorer daerah (Honda) kategori dua (K2) di pemprov Sulut yang dinyatakan lulus uji publik dan verifikasi hingga dinyatakan lulus sebagai PNS oleh BKN ternyata tidak lepas dari pungutan.
Dugan tersebut muncul setelah beberapa Honda K2 yang merahasiakan identitasnya kepada BeritaManado.com yang sudah tidak bermasalah lagi dengan berkas-berkasnya terkesan dipersulit.
Bahkan nama-nama yang sudah dinyatakan lulus dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh BKN masih ditahan oleh BKD Provinsi.
“Ada beberapa nama yang sudah diberikan NIP oleh BKN tapi pihak BKD masih belum memberikan SK, alasannya masih akan diverifikasi,” katanya.
Dugaan ini muncul bahwa oknum pejabat meminta pungutan agar SK dari BKD Provinsi bisa diterima oleh yang bersangkutan. Dugaan lain yang lebih meresahkan bahwa beberapa Honda yang belum menerima SK Gubernur akan diganti oleh orang dekat pejabat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak BKD Provinsi Sulut terkait Masalah ini. Kepala BKD Provinsi Sulut DR Noudy Tendean dikabarkan sedang mengikuti Diklat PIM II di Jakarta dan Hong Kong. (rizath polii)