Jakarta, BeritaManado.com – Gambaran Demo yang tak biasa tampak di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta (6/10/2025), di saat para wakil rakyat sedang reses.
Kali ini, koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa menghadirkan aksi yang unik dan mengalir, dikemas dalam format “Rapat Dengar Pendapat Warga” (RDPW).
Tujuannya jelas: merepresentasikan suara rakyat yang merasa tak lagi didengar oleh wakilnya.
Di tengah barisan massa, ada satu simbol yang menonjol: Buku.
Buku dipilih sebagai simbol perlawanan karena belakangan ini, buku sering kali diseret sebagai barang bukti dalam kasus kriminalisasi aktivis.
“Pemerintah takut terhadap ilmu pengetahuan, takut terhadap buku, dianggap radikal atau penghasutan. Kami ingin menunjukkan bahwa cara melawan itu banyak, salah satunya dengan membaca,” kata Ketua BEM UI Zayyid Sulthan Rahman, dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Dari Piknik Protes Hingga Isu Kesenjangan
Aksi ini tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, melainkan inklusif dan terbuka untuk masyarakat umum.
Serikat Mahasiswa Indonesia, Serikat Pekerja Kampus, hingga kelompok lingkungan Extinction Rebellion, semua turut bergabung.
Massa aksi dari Universitas Indonesia saja diperkirakan mencapai 70 orang.
Pesan mereka tak hanya disuarakan lewat orasi, tapi juga melalui poster-poster tajam: “Penyitaan buku adalah tanda ketakutan negara pada pengetahuan,” dan “Lawan Kriminalisasi: Protes adalah Hak!”
Beberapa tulisan lain bahkan menyinggung isu kebijakan populer: “Ku bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracun di MBG” serta seruan untuk “Reset Indonesia.”
Fokus utama sorotan mereka adalah mandeknya reformasi di institusi vital seperti Kepolisian, DPR, dan partai politik.
Kebijakan yang muncul belakangan ini, seperti kenaikan tunjangan DPR, dinilai sekadar simbolis.
Sementara itu, isu-isu krusial, mulai dari ketenagakerjaan, pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), masih dibiarkan bermasalah.
“Aksi ini ingin menyimbolkan keseriusan kami. Kami mengawal isu-isu itu tidak main-main, dan tidak berhenti pada simbolisasi saja,” tegas Zayyid.
Demokrasi Tak Boleh Terhalang Birokrasi
Meskipun DPR tengah memasuki masa reses, massa aksi menilai hal itu bukan alasan untuk lari dari aspirasi rakyat.
Mereka pun menggelar RDPW sebagai forum tandingan untuk memastikan suara masyarakat tetap tersampaikan.
“Demokrasi itu tidak boleh terhalang birokrasi atau timeline institusi. Yang dibutuhkan hanya political will dari pejabat,” kata Zayyid dengan nada tegas.
