Manado – Personil DPRD Kota Manado, Arthur Paat mempertanyakan alasan pemerintah tidak menyalurkan dana Bantuan Sewa Hunian Sementara (BSHS) secara merata.
Pasalnya, informasi yang diterima Paat di Kelurahan Pal Empat yang merupakan wilayah tempat tinggalnya, diduga dana BSHS diselewengkan karena tidak sesuai dengan janji pemerintah yang akan memberikan dana BSH senilai 3.600.000 rupiah.
“Warga ditempat tinggal saya banyak yang menerima 1.600.000, untuk 3 bulan sewa. Padahal seharusnya 3.600.000 sesuai janji pemerintah. Yang menjadi persoalan lagi, jika hanya 3 bulan sewa sewajibnya 1.800.000. Kemana 200 ribu itu. Apakah ada potongan atau bagaimana?,” kata Paat.
Ia pun menghimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab soal penyaluran dana BSHS lebih transparan dalam realisasinya.
“Dana bantuan ini tidak akan menjadi pertanyaan masyarakat jika BPBD transparan soal data penerima dan penyalurannya tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu Paat meminta pemerintah jujur dan adil dalam menyalurkan BSHS ini, karena berpotensi terjadi penyimpangan dan praktek kolusi.
“Kalau penyalurannya berdasarkan data dan keterangan Pala, Lurah atau Camat, saya minta agar bersikap adil dan tidak ada permainan. Biasanya karena ada unsur kedekatan dengan pemerintah setempat, sangat mudah memperoleh rekomendasi penerima bantuan. BPBD harus benar-benar menverifikasi data sebelum dananya disalurkan,” tegas politisi Hanura itu. (leriandokambey)
Manado – Personil DPRD Kota Manado, Arthur Paat mempertanyakan alasan pemerintah tidak menyalurkan dana Bantuan Sewa Hunian Sementara (BSHS) secara merata.
Pasalnya, informasi yang diterima Paat di Kelurahan Pal Empat yang merupakan wilayah tempat tinggalnya, diduga dana BSHS diselewengkan karena tidak sesuai dengan janji pemerintah yang akan memberikan dana BSH senilai 3.600.000 rupiah.
“Warga ditempat tinggal saya banyak yang menerima 1.600.000, untuk 3 bulan sewa. Padahal seharusnya 3.600.000 sesuai janji pemerintah. Yang menjadi persoalan lagi, jika hanya 3 bulan sewa sewajibnya 1.800.000. Kemana 200 ribu itu. Apakah ada potongan atau bagaimana?,” kata Paat.
Ia pun menghimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab soal penyaluran dana BSHS lebih transparan dalam realisasinya.
“Dana bantuan ini tidak akan menjadi pertanyaan masyarakat jika BPBD transparan soal data penerima dan penyalurannya tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu Paat meminta pemerintah jujur dan adil dalam menyalurkan BSHS ini, karena berpotensi terjadi penyimpangan dan praktek kolusi.
“Kalau penyalurannya berdasarkan data dan keterangan Pala, Lurah atau Camat, saya minta agar bersikap adil dan tidak ada permainan. Biasanya karena ada unsur kedekatan dengan pemerintah setempat, sangat mudah memperoleh rekomendasi penerima bantuan. BPBD harus benar-benar menverifikasi data sebelum dananya disalurkan,” tegas politisi Hanura itu. (leriandokambey)