Manado, BeritaManado.com — Polemik pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) tahun 2020 di Sulut tengah digelar.
Sejumlah permasalahan mencuat ke permukaan salah satunya terkait belum cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I tahun 2020 di sejumlah sekolah sehingga menimbulkan kecemasan di sebagian Kepala Sekolah (Kepsek).
Tak ayal, guna mencari solusi agar tanggungjawab dalam melaksanakan UNBK, sejumlah Kepsek harus meminjam uang dari pihak lain dengan bunga yang tinggi.
Menyikapi itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut yang berhubungan langsung dengan masalah pendidikan, Braien Waworuntu, kepada BeritaManado.com, Rabu (18/03/2020) siang ini menegaskan akan menjadi catatan pihaknya terhadap masalah ini.
“Apapun kondisinya, ujian sangat pentinf dan harus terus berjalan dengan lancar. Soal terlambatnya pencairan dana BOS, itu menjadi catatan kami DPRD Sulut terhadap Dikda untuk di RDP-kan nanti, untuk mengetahui penyebabnya,” ungkap Braien Waworuntu.
Dilanjutkannya, merupakab tugas dan fungsi DPRD untuk memberikan catatan ke eksekutif setiap ada permasalahan.
“Itu sesuai tugas dan fungsi kami berdasarkan aturan melakukan pengawasan anggaran dari dinas terkait,” tutur Legislator Muda Partai NasDem ini.
Diberitakan sebelumnya, kabar belum cairnya dana BOS tahap I 2020 dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawes Utara (Sulut), dr Liesje G L Punuh MKes melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA Arthur Tumipa.
“Statusnya sekarang tinggal menunggu, secara administrasi sudah tidak ada masalah lagi dengan pusat,” kata Arthur Tumipa.
Lebih lanjut, Arthur Tumipa mengatakan ada informasi yang didapatkan dari pusat bahwa dana Bos untuk Sulawesi Utara (Sulut) masuk tahap pertama gelombang ketiga.
“Sesuai informasi dari pusat pencairan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, jadi sekarang kita tinggal menunggu saja,” ucap Tumipa.
(AnggawiryaMega/Rei Rumlus)