Jakarta, BeritaManado.com — Setelah program penempatan dana negara untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Bank BUMN, kali ini pemerintah pusat merealisasikan penempatan uang di Bank Pembanguan Daerah (BPD).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah menempatkan dana sekitar Rp11,5 triliun di tujuh bank pembangunan daerah (BPD).
Penempatan dana di BPD ini merupakan tahap kedua, di mana tahap pertama ditempatkan di bank himpunan milik negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun.
Terkait hal tersebut, pada Senin (27/7/2020), dilakukan penandatanganan perjanjian kemitraan penempatan uang negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan lima BPD di Jakarta.
Perinciannya, penempatan dana di Bank DKI adalah sebesar Rp2 triliun, Bank BJB Rp2,5 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, dan Bank SulutGo Rp1 triliun.
Sementara untuk dua BPD lainnya masih dievaluasi untuk penempatan dana tersebut, yaitu BPD Bali dan BPD DIY dengan alokasi masing-masing Rp1 triliun, sehingga total anggaran untuk ke tujuh BPD tersebut adalah sebesar Rp11,5 triliun.
“Total anggaran untuk BPD yang sudah siap disalurkan Rp11,5 triliun, dengan suku bunga sama seperti ke Himbara, 80% dari suku bunga repo,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun mengatakan, tujuan penempatan dana tersebut adalah untuk mendorong ekonomi di daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dari dana tersebut, BPD tidak diperbolehkan untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan valas.
Dana ini juga diharapkan bisa disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor-sektor produktif oleh BPD dengan leverage hingga dua kali lipat dan dengan suku bunga yang lebih rendah.
Pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penempatan dana ini merupakan bentuk dukungan pusat dalam menangani pandemi COVID-19.
“Dengan penempatan dana ini diharapkan penyaluran dana dari BPD bisa mempercepat pemulihan ekonomi di daerah,” jelas Luhut.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga mengatakan, dengan penempatan dana ini, BPD bisa membantu pemerintah.
“Membantu dan mengakselerasi dana ini ke BPR di wilayah masing-masing,” kata Airlangga.
Direktur Utama Bank SulutGo, Jeffry AM Dendeng pun menjelaskan, dana Rp1 triliun tersebut akan fokus pada penyaluran kredit produktif untuk sektor UMKM maupun Non UMKM.
“Itu agar bisa menunjang pemulihan dan menggerakkan perekonomian serta bisa menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulut dan Gorontalo. Hari ini baru selesai tanda tangan PKS dan realisasinya masih berproses di Kemenkeu,” ungkap Jeffry Dendeng kepada BeritaManado.com via WhatsApp.
(***/srisurya)