Manado, BeritaManado.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama media dalam rangka sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Senin (15/12/2025).
Kegiatan ini menegaskan peran strategis media sebagai mitra utama dalam menyukseskan agenda statistik nasional yang dilaksanakan setiap satu dekade tersebut.
Kepala BPS Sulut, Aidil Adha, menekankan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai data storyteller yang mampu mengubah angka-angka statistik menjadi informasi yang kontekstual, membumi, dan mudah dipahami oleh publik.
“Media memiliki peran penting dalam menjembatani data statistik dengan masyarakat. Angka harus bisa ‘bercerita’ agar maknanya sampai dan dipahami luas,” ujar Aidil Adha dalam paparannya.
Aidil menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan Sensus Ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986 dan memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
SE2026 tidak sekadar menjadi kegiatan rutin BPS, melainkan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional ke depan.
“SE2026 adalah misi besar bangsa. Data yang dihasilkan akan menentukan akurasi kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga iklim investasi di masa depan. Karena itu, sensus ini harus berhasil, tidak ada pilihan lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aidil memaparkan bahwa hasil SE2026 akan digunakan untuk memetakan struktur ekonomi Indonesia terkini, menjadi dasar rebasing Produk Domestik Bruto (PDB), serta memperbaiki business register nasional yang menjadi kerangka sampel berbagai survei BPS.
Data tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas.
Berkaca pada hasil Sensus Ekonomi 2016, struktur usaha di Sulawesi Utara didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mencapai 98,95 persen dari total unit usaha.
Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi kontributor terbesar, disusul industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum.
Kondisi tersebut dinilai perlu diperbarui untuk menangkap dinamika ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir.
Untuk itu, BPS Sulut mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, masyarakat, hingga media.
Partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci dalam meningkatkan response rate, akurasi data, serta relevansi hasil Sensus Ekonomi 2026.
“SE2026 adalah milik kita semua. Dengan data yang berkualitas, bermakna, dan berdampak, kita dapat mendorong kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutup Aidil Adha.
(srisurya)
