Minut, BeritaManado.com – Keberangkatan 80 Hukum Tua se-Minahasa Utara (Minut) serta sejumlah sekretaris desa, bendahara desa dan perwakilan kecamatan ke Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menuai kritik masyarakat.
Tokoh Masyarakat Sevry Nelwan menilai, pelaksanaan bimtek di Jakarta hanya pemborosan anggaran.
“Apa di Minut ataupun di Sulut tidak ada tempat yang representatif lagi? Jelas sekali anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Kalau dalam satu desa ada hukum tua, sekretaris desa dan bendahara desa yang diikutkan, kalikan saja biaya pulang pergi Manado-Jakarta,” kata Nelwan, kepada BeritaManado.com, Jumat (7/12/2018).
Nelwan juga mempertayakan keberpihakan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa terhadap masyarakat.
“Sebaiknya anggaran tersebut dibuatkan program lebih penting lagi. Fogging pencegah DBD (Demam Berdarah Dengue) misalnya, atau operasi pasar menjelang Natal dan tahun baru 2019,” urainya.
Kritik serupa disampaikan Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Minahasa Utara Agustinus Koba Kalengkongan.
Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sampai di tingkatan pemerintah desa, untuk kembali memikirkan penyaluran dana desa agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Ternyata dari 100-an Hukum Tua se-Minahasa Utara hanya 80 yang hadir. Mungkin Hukum Tua yang tidak hadir merasa ini adalah pemborosan makanya tidak ikut Bimtek di Jakarta,” ujar Abo sapaan akrabnya.
Pemuda Katolik yang saat ini sedang melakukan Kongres XVII 7-9 Des 2018 di Kupang adalah Organisasi Kepemudaan yang full mensupport program pemerintah dari Tingkatan Pusat, Provinsi sampai kabupaten/Kota.
“Kami mensupport segala bentuk prorgam pemerintah demi kemajuan Kabupaten Minahasa Utara. Demi Minahasa Utara yang semakin maju. Dukungannya juga bisa dalam bentuk kritikan yang konstruktif. Saya yakin Kemendagri dan LKPP telah memberikan bimbingan teknis yang akan berdampak baik tentang pengelolaan keuangan desa, terkait pengadaan barang jasa. Hanya saja, sedikit hitung-hitungan, kalau buat Bimteknya di seputaran Minut mendatangkan pemateri paling banyak 10 atau 20 orang dari pusat bisa Rp100 juta. Sementara kalau dibuat di Jakarta berarti harga tiket 5 jutaan dikali jumlah peserta 146 orang nominalnya di kisaran minimal Rp400 juta,” kata Abo.
(Finda Muhtar)
Baca Juga:
80 Kumtua Minut Bimtek Bersama Kemendagri dan LKPP RI
Minut, BeritaManado.com – Keberangkatan 80 Hukum Tua se-Minahasa Utara (Minut) serta sejumlah sekretaris desa, bendahara desa dan perwakilan kecamatan ke Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menuai kritik masyarakat.
Tokoh Masyarakat Sevry Nelwan menilai, pelaksanaan bimtek di Jakarta hanya pemborosan anggaran.
“Apa di Minut ataupun di Sulut tidak ada tempat yang representatif lagi? Jelas sekali anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Kalau dalam satu desa ada hukum tua, sekretaris desa dan bendahara desa yang diikutkan, kalikan saja biaya pulang pergi Manado-Jakarta,” kata Nelwan, kepada BeritaManado.com, Jumat (7/12/2018).
Nelwan juga mempertayakan keberpihakan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa terhadap masyarakat.
“Sebaiknya anggaran tersebut dibuatkan program lebih penting lagi. Fogging pencegah DBD (Demam Berdarah Dengue) misalnya, atau operasi pasar menjelang Natal dan tahun baru 2019,” urainya.
Kritik serupa disampaikan Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Minahasa Utara Agustinus Koba Kalengkongan.
Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sampai di tingkatan pemerintah desa, untuk kembali memikirkan penyaluran dana desa agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Ternyata dari 100-an Hukum Tua se-Minahasa Utara hanya 80 yang hadir. Mungkin Hukum Tua yang tidak hadir merasa ini adalah pemborosan makanya tidak ikut Bimtek di Jakarta,” ujar Abo sapaan akrabnya.
Pemuda Katolik yang saat ini sedang melakukan Kongres XVII 7-9 Des 2018 di Kupang adalah Organisasi Kepemudaan yang full mensupport program pemerintah dari Tingkatan Pusat, Provinsi sampai kabupaten/Kota.
“Kami mensupport segala bentuk prorgam pemerintah demi kemajuan Kabupaten Minahasa Utara. Demi Minahasa Utara yang semakin maju. Dukungannya juga bisa dalam bentuk kritikan yang konstruktif. Saya yakin Kemendagri dan LKPP telah memberikan bimbingan teknis yang akan berdampak baik tentang pengelolaan keuangan desa, terkait pengadaan barang jasa. Hanya saja, sedikit hitung-hitungan, kalau buat Bimteknya di seputaran Minut mendatangkan pemateri paling banyak 10 atau 20 orang dari pusat bisa Rp100 juta. Sementara kalau dibuat di Jakarta berarti harga tiket 5 jutaan dikali jumlah peserta 146 orang nominalnya di kisaran minimal Rp400 juta,” kata Abo.
(Finda Muhtar)
Baca Juga:
80 Kumtua Minut Bimtek Bersama Kemendagri dan LKPP RI