Minut, BeritaManado.com – Sebanyak 80 Hukum Tua (Kumtua) di Minahasa Utara (Minut) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta (3-6/12/2018).
Selain Hukum Tua, hadir juga perwakilan 10 kecamatan se-Minut, sekretaris desa dan bendahara desa.
“Total peserta ada 146 orang. Bimtek ini terkait Permendagri (Peraturan Mendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, terkait pengadaan barang jasa di desa,” ujar Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bobby Najoan, kepada BeritaManado.com, Rabu (5/12/2018).
Dikatakan Najoan, bimtek ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh Kemendes pada bulan November lalu, yang dihadiri olkeh Wakil Presiden H Jusuf Kalla.
Dimana dalam rakor tersebut, Wapres menekankan untuk semaksimal mungkin meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat.
“Hal ini dipandang perlu, mengingat di Minut masih banyak aparat desa baik Hukum Tua, Sekdes, dan para Kaur masih banyak yang belum memiliki kemampuan maksimal dalam mengelola dana desa,” terang Najoan.
Adapun bimtek pengelolaan keuangan, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minut Ir Jemmy Kuhu MA, sedangkan pemateri dari Direktur Penataan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI, mantan Dirjen PMD dan mantan Pjb Gubernur Kepulauan Riau, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI, dan LKPP.
(Finda Muhtar)
Minut, BeritaManado.com – Sebanyak 80 Hukum Tua (Kumtua) di Minahasa Utara (Minut) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta (3-6/12/2018).
Selain Hukum Tua, hadir juga perwakilan 10 kecamatan se-Minut, sekretaris desa dan bendahara desa.
“Total peserta ada 146 orang. Bimtek ini terkait Permendagri (Peraturan Mendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, terkait pengadaan barang jasa di desa,” ujar Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bobby Najoan, kepada BeritaManado.com, Rabu (5/12/2018).
Dikatakan Najoan, bimtek ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh Kemendes pada bulan November lalu, yang dihadiri olkeh Wakil Presiden H Jusuf Kalla.
Dimana dalam rakor tersebut, Wapres menekankan untuk semaksimal mungkin meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat.
“Hal ini dipandang perlu, mengingat di Minut masih banyak aparat desa baik Hukum Tua, Sekdes, dan para Kaur masih banyak yang belum memiliki kemampuan maksimal dalam mengelola dana desa,” terang Najoan.
Adapun bimtek pengelolaan keuangan, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minut Ir Jemmy Kuhu MA, sedangkan pemateri dari Direktur Penataan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI, mantan Dirjen PMD dan mantan Pjb Gubernur Kepulauan Riau, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI, dan LKPP.
(Finda Muhtar)