Kehadiran Hashim Djojohadikusumo & Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani Perkuat Pelantikan ABPEDNAS Sulut dan Sosialisasi Hukum Dana Desa
BeritaManado.com – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) siap menorehkan langkah baru di Bumi Nyiur Melambai.
Jika tidak ada aral melintang, pelantikan dan pengukuhan Pengurus Daerah (DPD) ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Utara serta Pengurus Cabang (DPC) ABPEDNAS Kabupaten/Kota akan digelar pada Selasa, 7 April 2026, bertempat di Auditorium Unsrat.
Kegiatan strategis ini tidak hanya menjadi seremoni pelantikan semata.
Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan sosialisasi penting terkait peningkatan kesadaran hukum serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di wilayah Sulawesi Utara.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama, mengonfirmasi langsung rencana tersebut. Saat ditemui di kawasan Jalan Toar, Manado, Minggu (5/4/2026), didampingi Wasekjen Faisal serta Senator RI Stefanus BAN Liow, Indra menegaskan bahwa momentum ini menjadi langkah besar dalam memperkuat fungsi pengawasan di tingkat desa.
“Kami mengagendakan acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci tingkat nasional, termasuk Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, LLM, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, serta Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden RI,” ujar Indra.
Sosialisasi Hukum Dana Desa dan Tata Kelola Transparan
Kehadiran tokoh-tokoh nasional di bidang hukum dan pemerintahan tersebut menjadi sinyal kuat keseriusan ABPEDNAS dalam memastikan tata kelola dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Selain itu, panitia juga mengharapkan kehadiran Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala daerah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pengurus BPD Se-Sulawesi Utara Ikuti Pelantikan di Auditorium Unsrat
Pelantikan ini nantinya akan diikuti oleh seluruh jajaran pengurus ABPEDNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Sulawesi Utara, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
