MANADO – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Jumat, (9/12). Yang menarik dalam kunjungan tersebut maksud persoalan kunjungan anggota DPR RI dibawah pimpinan Wakil Ketua Komisi DR. Harry Azhar Azis yang sebelumnya telah dikirim melalui fax pada hari Senin (5/12), menurut Edwin Kawilarang salah satu personil Komisi XI dari Partai Golkar, tetapi saat diadakan pertemuan keterangan dari Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulut Praseno Hadi beralasan bahwa surat tersebut belum masuk.
Setelah ditelusuri ternyata surat dari DPR RI bernomor Pw.02/10404/DPR RI/ XI 2011 yang masuk sejak Senin lalu yang di disposisi ke Assisten III Provinsi Sulutn, nomor agenda; Pusat 183 sesuai informasi dari Tata Usaha Pemerintahan (TUP) Provinsi Sulut.
Berdasarkan hal tersebut sehingga beberapa anggota DPR RI terlihat kecewa oleh karena pihak pemprov terkesan kurang siap memberikan pemaparan rencana pembangunan mega proyek yang akan diberlakukan di Sulut, antara lain pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Pelabuhan Bitung yang akan dijadikan KEK, Bandara Miangas, serta perluasan jalan trans Sulawesi dan Manado-Tomohon.
Atas hal tersebut, beberapa rencana mega proyek di Sulut terancam tak akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat. “Masalahnya tadi untuk program-program ini, kami harapkan ada presentasi dari Bappeda. Pak Wagub juga dapat menjelaskan kenapa kita perlu untuk membangun pelabuhan itu, kemudian KEK, jalan tol Manado-Bitung dan lain-lain. Presentasinya tadi tidak ada,” ujar Mutia Hafid anggota Komisi XI DPR RI.
Lebih lanjut Mutia mengatakan, “kemudian data-data awal walaupun tanpa ada pertanyaan seharusnya ada presentasi, paling tidak untuk memberikan gambaran mengenai perimbangan keuangan yang sudah dilakukandan terjadi di Sulawesi Utara.”
“Catatan saya, mungkin Sulawesi Utara sudah cukup baik sehingga dalam hal ini terlihat semangatnya untuk menunjukan bahwa Sulawesi Utara betul-betul urgen membutuhkan penambahan dari perimbangan keuangan dari pusat,” pungkasnya. (jrp)
Pemprov Sulut terlihat kurang siap … seharusnya saat itu adalah kesempatan emas yg hrs dimanfaatkan sebaik2nya utk mempresentasikan visi dan misi dr proyek2 besar tersebut termasuk rencana waktu penyelesaian dan perkiraan detail biaya yg diperlukan ….apalagi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol manado – bitung, pengembangan pelabuhan bitung, perluasan trans sulawesi dll, akan mempercepat peningkatan aktivitas perekonomian di daerah ini …atau mungkin jg krn studi kelayakannya belum jg dibuat?…sedapat mungkin hrs dihindari tertundanya anggaran yg turun dari pusat hanya krn faktor kelambanan dan kelalaian dari pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) …jgn cepat berpuas diri dgn pencapaian telah dicapai selama ini….ayo mari kita teruskan perjuangan utk memajukan daerah ini.
Membaca tulisan / berita tersebut diatas, dimana PEMDA PROPINSI SULAWESI UTARA TIDAK BISA MEMPRESENTASIKAN rencana MEGA PROYEK yang seharusnya dinanti-nantikan, dihadapan Team Komisi XI DPR RI, MEMALUKAN dan MENGECEWAKAN, saya pribadi (anak rantau) kecewa berat membaca berita ini. Manado terkenal dengan Tingkat Pendidikan dan SDM yang tinggi dan berkualitas, untuk mempersiapkan PRESENTASI TIDAK BISA !!?? Mohon dengan sangat kepada Bapak Gubernur SHS Sarundayang yang saya hormati dan kagum atas prestasi yang dicapai dibawah kepemimpinen Bapak, agar mengevaluasi secara serius kejadian ini, mereka yang yang tidak mampu digeser saja, diganti yang “CAPABILITY” jangan biarkan mereka merusak image Bapak. PEMPROVE HARUS MEMBENTUK TEAM YANG TANGGUH dalam waktu dekat ini untuk berkunjung ke Team Komisi XI DPR RI, menjelaskan MANFAAT dan PENTINGNYA MEGA PROYEK tsb LENGKAP dan DETAIL dan LAYAK untuk dibangun di SULAWESI UTARA !
Hormat Saya,
NICKO KAMU – Jakarta.