Sulawesi Utara hari ini ramai oleh sejumlah peristiwa signifikan: kebijakan layanan KTP setiap Sabtu yang langsung menyentuh kebutuhan warga, kunjungan diplomatik 13 negara ke Manado dalam forum ekonomi biru internasional, hingga sengketa lahan Agotey yang berujung laporan ke polisi. Berikut tujuh berita pilihan yang wajib Anda ketahui hari ini.
Joune Ganda Buka Layanan KTP dan Akta Setiap Sabtu di Minahasa Utara
Warga Minahasa Utara tak perlu lagi izin kerja untuk mengurus dokumen kependudukan. Atas dorongan Bupati Joune Ganda, Disdukcapil Minahasa Utara resmi membuka layanan setiap Sabtu mulai 25 April 2026, pukul 09.00 hingga 14.00 WITA, di Mal Pelayanan Publik Minahasa Utara.
Layanan mencakup pembuatan dan pembaruan KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya. Terobosan ini hadir sebagai solusi konkret bagi warga yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan di hari kerja biasa.
Kuasa Hukum Wenny Lumentut Laporkan Sengketa Lahan Agotey ke Polresta Manado
Sengketa lahan di sekitar Desa Agotey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, kini masuk ranah hukum. Advokat Heivy Mandang, SH.MH, selaku kuasa hukum Wenny Lumentut, SE, mendatangi Polresta Manado pada Selasa (23/4/2026) untuk mengajukan pengaduan resmi atas dugaan pencemaran nama baik dan penyerobotan lahan bersertifikat.
Laporan diterima dengan nomor registrasi 660/IV/2026/Spkt/Resta Mdo. Lahan tersebut diklaim sah milik Wenny Lumentut berdasarkan SHM yang berlaku, dan direncanakan dikembangkan sebagai destinasi wisata paralayang di puncak Agotey.
Raski Mokodompit Singgung Kepala SKPD Berlagak Gubernur di Paripurna DPRD Sulut
Ketua Pansus DPRD Sulut Raski Azhari Mokodompit melempar kritik tajam dari mimbar Rapat Paripurna, Kamis (23/4/2026). Ia meminjam pesan tokoh legendaris Sinyo Harry Sarundajang (SHS): berpikirlah seperti pemimpin, tapi jangan bertindak seperti pemimpin — sebagai sindiran keras kepada sejumlah Kepala SKPD yang dinilai terlalu sering mengambil keputusan sepihak.
“Kita harus tahu bahwa kepala tertinggi pemerintahan daerah Sulut adalah Bapak Gubernur Yulius Selvanus,” tegas Mokodompit. Ia tetap mendorong kepala SKPD berinovasi, namun dengan koordinasi yang jelas dan tidak melampaui kewenangan.
Baca selengkapnya: Pinjam Pesan SHS, Raski Mokodompit Singgung Kepala SKPD Berlagak Gubernur
Yulius Selvanus Jamu 13 Negara, Ungkap Strategi Besar Ekonomi Biru Sulut
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menjadi tuan rumah jamuan makan malam bagi delegasi diplomatik dari 13 negara, perwakilan badan PBB, serta organisasi internasional di Wisma Negara Bumi Beringin, Kamis (23/4/2026). Forum ini menjadi panggung Sulut untuk menegaskan komitmen pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis kelautan.
Yulius Selvanus memaparkan strategi besar ekonomi biru Sulawesi Utara yang mencakup perluasan kerja sama global di sektor kelautan dan perikanan. Posisi Sulut sebagai salah satu pusat Coral Triangle menjadikan daerah ini relevan secara strategis di level internasional.
Baca selengkapnya: Gubernur Sulut Yulius Selvanus Ungkap Strategi Besar Ekonomi Biru
5. Manado Jadi Pusat Diplomasi Laut, 6 Negara CTI-CFF Percepat Kolaborasi
Sulawesi Utara menjadi sorotan diplomatik internasional pada 23–24 April 2026. Para duta besar dari enam negara anggota Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) hadir di Manado bersama negara-negara mitra, dalam agenda yang diinisiasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri RI.
Pertemuan ini bertujuan mempercepat sinergi regional dalam pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Kehadiran para diplomat di Manado memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai simpul penting dalam tata kelola laut kawasan Indo-Pasifik.
Ferry Liando: Badan Kehormatan DPRD Mustahil Efektif jika Hanya Diisi Internal
Pakar politik Dr. Ferry Daud Liando mengeluarkan kritik serius terhadap komposisi Badan Kehormatan (BK) DPRD yang selama ini hanya diisi oleh sesama anggota dewan. Pernyataan ini disampaikan usai Ferry membawakan materi Bimtek DPRD Kabupaten Boltim di Swiss-Belhotel Manado, Jumat (24/4/2026).
Menurut Ferry, BK tidak bisa bekerja optimal karena anggotanya menanggung beban psikologis dan tekanan politik saat harus mengadili rekan sendiri. “Tekanan politik dari elite partai terhadap anggota BK itu sangat rentan. Belum lagi hubungan emosional antar anggota,” tegasnya. Ia menyebut kondisi ini sebagai akar dari buruknya penegakan etika di lembaga legislatif.
