Foto Ilustrasi Memperebutkan Kursi Eksekutif di Pilkada

Manado – Kualitas Pemilu dan Pilkada sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat terutama terkait pengawasan.

Pengalaman selama ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh calon tapi luput dari penindakan akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Mengantisipasi hal tersebut dilaksanakan
Seminar Pengembangan Pengawasan Partisipatif di aula Kantor Bupati Minahasa Tenggara, Jumat 26 Mei 2015.

“Oleh karena itu guna meningkatkan kualitas Pemilu maka masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi terutama dalam hal pengawasan”, demikian kesimpulan seminar diutarakan pengamat politik Ferry Liando kepada beritamanado.com.

Lanjut Liando, untuk memperkuat pengawasan masyarakat dalam Pilgub 2015 maka beberapa hal perlu dilakukan diantaranya, mendorong motivasi masyarakat agar objektif dalam pengawasan.

“Selama ini banyak temuan ada masyarakat yang melapor terapi atas dasar dendam atau merasa tersaingi”, ujar Liando.

Hal lain lanjut Liando, perlu memperkuat pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Pilkada. Masyarakat bisa mengetahui apakah yang dilakukan itu pelanggaran atau bukan pelanggaran tergantung pengetahuannya tentang Undang-Undang itu.

“Akses masyarakat berpartisipasi harus baik. Kepada siapa masyarakat melapor, dimana melapor, kapan melapor serta perlindungan bagi pelapor. Selama ini kurangnya partisipasi masyarakat karena tidak tahu bagaimana melapor atau takut melapor akibat tidak mau menerima resiko”, tukas Liando.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Jhony Suak, Panwas Mitra, pejabat-pejabat SKPD, Ormas dan Media. (jerrypalohoon)