Wali Kota Bitung, Hengky Honandar Tegaskan Perlindungan Pekerja Harga Mati, Forum Kepatuhan BPJS Resmi Bergerak di Bitung.
Peliput: Syarif Umar l Bitung
Komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja kembali ditegaskan. Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., secara resmi membuka Kick Off Meeting Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Bitung Tahun 2026 yang digelar di Ruang S.H. Sarundajang, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sekaligus Ketua Forum Kepatuhan, Erwin Widihantono, S.H., M.H., Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara beserta jajaran, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bitung beserta jajaran, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, serta para camat dan lurah se-Kota Bitung.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hengky Honandar menegaskan bahwa pembentukan Forum Kepatuhan merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh pekerja di Kota Bitung memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.
“Atas nama Pemerintah Kota Bitung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pembentukan dan pelaksanaan forum ini, terutama kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran Forum Kepatuhan menjadi langkah strategis dalam memastikan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Kota Bitung,” ujar Hengky.
Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial maupun ekonomi yang dapat terjadi selama menjalankan aktivitas pekerjaan.
“Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan negara kepada para pekerja dan keluarganya. Karena itu, kepatuhan terhadap kepesertaan dan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan adalah tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hengky juga memberikan apresiasi khusus kepada Kejaksaan Negeri Bitung yang selama ini aktif mendukung upaya penegakan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menilai sinergi antara Pemerintah Kota Bitung, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri Bitung, perangkat daerah, camat, lurah, hingga seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja di daerah.
“Sinergi yang kuat akan menjadi modal penting untuk memastikan semakin banyak pekerja yang terlindungi, baik pekerja formal maupun informal,” katanya.
Wali Kota juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan pekerja rentan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, ia meminta para camat dan lurah menjadi ujung tombak dalam melakukan sosialisasi, pendataan, serta mendorong kepesertaan masyarakat pekerja di wilayah masing-masing.
“Kehadiran negara harus dapat dirasakan hingga ke tingkat kelurahan melalui perlindungan sosial yang nyata. Para camat dan lurah memiliki peran penting untuk memastikan pekerja rentan dan pekerja sektor informal tidak lagi berada di luar sistem perlindungan sosial,” ujarnya.
Melalui Kick Off Meeting ini, Pemerintah Kota Bitung berharap seluruh pihak dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2026.
Hengky Honandar optimistis Forum Kepatuhan akan menjadi wadah kolaborasi yang efektif dalam mewujudkan tenaga kerja yang terlindungi, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung pembangunan Kota Bitung yang semakin maju, harmonis, dan berkelanjutan.
“Forum ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memastikan seluruh pekerja di Kota Bitung mendapatkan hak perlindungan sosial yang layak. Dengan pekerja yang terlindungi, produktivitas meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun akan semakin kuat,” pungkasnya.
