– Wuwung saat dilantik Ketua KNPI Sulut akhir tahun 2012 silam. Sumber foto: Humas Pemkot Tomohon.
TOMOHON, beritamanado.com – Arther Wuwung memberikan tanggapannya soal sejumlah alasan diberhentikan sebagaimana rapat pleno ke-2 yang digelar kubu Yongkie Sumual Cs, Jumat (31/10/2014) di Balai Pertemuan Kelurahan Talete II. Dirinya pun secara tegas mengatakan bahwa dirinya merupakan Ketua DPD KNPI Kota Tomohon yang aktif saat ini. (baca: Bergejolak, KNPI Kota Tomohon Pecah)
Dan ini hasil wawancara Beritamanado.com (BMC) dan Arther Wuwung (AW):
BMC: Bagaimana tanggapan soal terbukti mencatut nama organisasi guna kepentingan politik praktis yang di peruntukkan secara pribadi, mengakibatkan nama baik DPD KNPI kehilangan simpatik sebagai sebuah organisasi kepemudaan oleh warga Tomohon.
AW: Itu saya bingung. Contohnya apa yang saya catut nama organisasi dan dipakai untuk politik praktis, apalagi untuk pribadi? Dan apa buktinya? Bilang, sertakan bukti. Karena kalau cuma ngomong doank anak TK boleh.
BMC: melaksanakan rapat-rapat secara liar tanpa di hadiri pengurus DPD KNPI yang sah sesuai dengan SK nomor KEP 07/KNPI SULUT/XII /2012 berdasarkan hasil Musda selaku pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
AW: Rapat dimana dan kapan? Karena selama ini, tidak ada rapat liar. Semua diundang. Kalau mereka ada bukti, rapat dimana dan kapan?
BMC: tidak pernah mempertanggungjawabkan bantuan baik material maupun finansial dari pihak lain untuk kepentingan kegiatan KNPI yang tidak dirapatkan serta tidak mempertanggungjawabkan bantuan dana hibah APBD secara baik dan benar kepada organisasi.
AW: Soal itu sudah dipertanggungjawabkan lewat Rapat Pleno ke-II pada tanggal 3 Desember 2013 di Wale Sarongsong. Sekretaris tidak hadir dengan alasan ada urusan keluarga, hanya saya bendahara dan pengurus yang lain. Bahkan sudah diperiksa oleh BPK di Kantor Keuangan Pemkot.
BMC: Pengadaan seragam pengurus baik kemeja maupun rompi dan bantuan kaos lain tidak dibagikan kepada yang berkompoten, tapi secara liar dibagikan terhadap yang bukan pengurus KNPI.
AW: Kemeja dan Rompi dibagikan kepada pengurus DPD KNPI Kota Tomohon. Tapi mungkin, ada saja beberapa pengurus yang sudah memberikan kepada teman atau saudara. Tapi sekali lagi waktu pembagian, itu dibagikan kepada pengurus. Kalau kaos KNPI, terserah kita mau berikan ke siapa. Karena itu uang pribadi, bukan uang lembaga. Bahkan saat ini, masih ada sekitar lima karung kaos KNPI yang siap dibagikan kepada seluruh pemuda yang mau, walupun dia bukan pengurus. Karena di AD/ART KNPI, seluruh pemuda adalah anggota KNPI, walupun dia bukan pengurus.
BMC: Dalam pengelolaan keuangan organisasi hanya mengelola secara pribadi saja dan sama sekali tidak melibatkan perangkat organisasi yang berkompoten.
AW: Keuangan dikelola oleh beberapa pengurus. Tidak mungkinlah dikelola sendiri. Walupun sesuai dengan MoU dengan pemerintah, yang bertanggungjawab penuh untuk dana dari pemerintah adalah ketua. Jadi untuk lapjab hanya ditandatangani ketua. Begitu aturan dari Pemkot.
BMC: Secara sepihak melakukan carteker Ketua PK Tomohon Barat tanpa melalui mekanisme rapat.
AW: Soal itu kita sudah dibahas lewat Rapat Pleno ke-II tadi. Dimana akan diadakan Muscam. Karena semenjak KNPI berdiri di Kota Tomohon, baru satu kali mengadakan Muscam, itupun zaman James Tangkawarouw sebagai Ketua. Sedangkan zaman Fargo Tular tidak ada Muscam sama sekali. Nah, yang melaksanakan Muscam adalah pengurus kecamatan, tetapi karena pengurus kecamatan sudah vakum, maka sesuai aturan DPD KNPI Kota bisa mengambil alih. Berdasarkan itu, kami mengangkat carateker untuk persiapan Muscam.
BMC: Ketua non aktif dalam mengikuti kegiatan atas nama organisasi tidak pernah di konsultasikan ataupun dikordinasikan apalagi mempertanggungjawabkan terhadap pengurus DPD KNPI Tomohon sehingga dinilai keikutsertaan itu untuk kepentingan pribadi
AW: Salah satu contoh apa? Contoh kegiatan yang saya ikuti terus pakai nama organisasi.
BMC: Tidak pernah mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan sepihak dalam rapat pleno.
AW: Kegiatan apa yang tidak dipertanggungjawabkan? Semua dipertanggungjawabkan.
BMC: Terkait revisi kepengurusan tidak pernah membahas dalam rapat pleno DPD KNPI Tomohon
AW: Ada. Itu dibahas di Rapat Pleno ke-II. Dan bukti notulen ada. Bahkan notulen tersebut kami lampirkan dalam surat waktu kami kirimkan ke DPD KNPI Sulut. Jadi bukti itu dibahas dalam rapat pleno, ada.
(baca: Wuwung Diberhentikan, Turang Plt Ketua KNPI Tomohon)
(baca: Ini Alasan Arther Wuwung Diberhentikan)
(ray)