Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Priscila Cindy Wurangian menyoroti sejumlah program yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut.
Cindy mengungkapkan, kebanyakan anggaran-anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya seremonial.
“Menurut saya tidak tajam sehingga diharapkan untuk dapat dijelaskan di program kegiatan masing-masing dinas untuk menunjang 8 tema pembahasan APBD yang disepakati,” ungkap Cindy Senin, (25/11/2024) pada rapat pembahasan APBD tahun 2025 di ruang rapat DPRD Provinsi Sulut.
Cindy mengaku telah melihat apa yang terjadi di lapangan menyangkut diskusi-diskusi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut sejak tahun-tahun sebelumnya terkait pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang tidak bisa jalan padahal sudah terbentuk Pansus.
“Ternyata tidak ada pengalokasian anggarannya, yang mengakibatkan pembahasan Ranperda tersebut terhenti,” terang Cindy.
Pada momen itu juga, Cindy mengungkap adanya barang yang memiliki nilai historis budaya yang hilang.
“Saya mendapat informasi bahwa, ada barang yang memiliki nilai budaya sudah lenyap entah kemana dan sampai saat ini, permintaan untuk menginventarisir aset budaya itu tidak pernah didapatkan oleh DPRD,” kata Cindy.
Dari peristiwa tersebut, Cindy pun meminta TAPD untuk menginventarisir barang-barang aset daerah yang memiliki nilai budaya sebagai aset daerah yang dapat memberikan pendidikan kebudayaan Sulut.
“Anak-anak sekolah dapat berkunjung, mengenal budaya daerah yang akan membuat mereka makin mencintai daerah ini,” tutur Cindy.
Tak hanya itu saja, pada tahun 2021 silam Cindy pernah mengingatkan Pemerintah Provinsi bahwa telah terjadi pungutan liar (pungli) kepada para pelaku usaha yang hendak mengurus perizinan.
“Jadi Dinas meminta untuk membiayai kegiatan mereka dari pelaku usaha yang berkepentingan itu seperti menanggulangi makan, minum, transportasi, dalam suatu kegiatan yang seharusnya dianggarkan di Dinas tersebut,” beber Cindy
“Kalau tidak ada anggaran, jangan melakukan kegiatan turun lapangan karena di zaman Covid juga, kita bisa melakukan semuanya melalui online,” sambungnya.
Selain itu Cindy pun menyoroti Dinas Pendidikan agar memberikan perhatian kepada para tenaga pengajar di Sulut.
“Fakta dilapangan, guru-guru di berbagai Sekolah diberikan penghargaan yang sangat rendah bahkan ada yang hanya menerima 300 ribu rupiah per bulan,” beber Cindy.
Cindy pun meminta Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sulut agar dapat memberikan rincian anggaran di Dinas Lingkungan Hidup bahkan di semua SKPD yang ada di Provinsi Sulut agar dapat diketahui dengan pasti program dan kegiatan serta besaran anggaran yang dibutuhkan.
Disamping itu, ketua TAPD Steve Kepel melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Clay Dondokambey mengatakan bahwa, rincian yang di minta kini sedang dipersiapkan oleh sekretariat yang selanjutnya diserahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
(Erdysep Dirangga)
