MANADO – Bicara soal bagaimana mengatasi kemacetan di Kota Manado, ternyata menggelitik mantan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Manado, Abdi Buchari SE MSi. Baginya persoalan utama yang harus diketahui, saat ini jumlah kendaraan tidak sebanding lagi dengan panjang jalan di Manado, Selasa (6/12).
”Jadi misalkan begini, jumlah angkot yang ideal di Manado dengan panjang jalan yang ada harusnya 2.500 unit. Namun, kini jumlah angkotnya sudah diatas 5 ribu unit. Belum lagi kendaraan baru yang setiap bulan terus dipasok dealer, ”ujar Abdi.
Begitu juga sepeda motor yang terus bertambah dengan cepatnya. Hal ini juga kata Abdi yang memicu pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (Premium) maupun solar tak bisa memenuhi kebutuhan. ”Khan BBM bersubsidi ini kuotanya untuk Sulut sudah ditentukan, dan dianggarkan melalui APBN untuk masyarakat miskin maupun tidak miskin, sehingga lucu kalau Pemerintah Daerah selalu mengusulkan agar orang kaya, dan pemerintah jangan memakai BBM bersubsidi, ”ujarnya.
Abdi menambahkan, subsidi BBM ini berbeda dengan beras miskin (Raskin) yang diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memang nama-nama penerima Raskin sudah tercatat, sehingga orang kaya ataupun yang tidak tercacat tidak akan mendapatkan beras murah tersebut. ”Jadi kalau ada juga yang mengusulkan penambahan SPBU di Manado, itu bukan solusi. Karena kuota BBM untuk Manado, dan Sulut secara keseluruhan sudah ditentukan oleh pusat, ”ujarnya sambil menambahkan, bahwa dia tidak mengetahui apakah anggota DPRD dan Pemda Sulut mengetahui soal ini.
Abdi mengusulkan, satu solusi untuk meminimalisir kemacetan, dan menghindari kelangkaan BBM. Yakni, dengan menghentikan pemasukan kendaraan baru di Sulut, karena sudah ”overloaded” dibandingkan dengan panjang jalan yang ada. Diakuinya, pemasukan PAD melalui mobil baru ini di Sulut cukup tinggi tepatnya diatas 60 persen PAD yang diperoleh daerah ini.
”Sekali lagi resikonya PAD Sulut akan turun, tapi kemacetan juga akan termimalisir, dan kelangkaan BBM akan teratasi, jadi bukan Pemprov Sulut ataupun Pemkot Manado mengatur arus mobilitas kendaraan dan mengatur pola distribusi BBM Premium (bensin), dan mengusulkan penambahan kuota ke PT Pertamina, ”ujarnya.
Sebab menurut Abdi, kalau pemerintah meminta tambahan kuota, itu berarti anggaran APBN untuk menambah subsidi BBM akan bertambah, dan daerah lainnya juga akan ikut meminta hal yang sama. Artinya permintaan Pemprov dan Pemkot Manado itu, secara logika tidak mungkin diluluskan pemerintah pusat. ”Saya kira hal ini perlu kita kaji bersama, ”ujarnya menutup pembicaraan.(del)
