Manado – Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus melibatkan semua pihak dalam hal penanggulangannya. Terutama pemerintah daerah maupun kota yang merupakan bagian penting dalam keterlibatan pembangunan.
Saat ini kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan setiap saat selalu dipertanyakan. Terlebih jika berbicara dalam konteks anggaran, program pengentasan kemiskinan tidak pernah absen dalam pembahasan APBD di setiap program pada beberapa SKPD baik provinsi maupun kota.
Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu tidak berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah.
Bahkan program pemerintah pusat dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) yang merupakan salah satu program unggulan dalam mensejahterakan rakyat dianggap nyatanya menjadi sia-sia saja.
Kondisi yang hingga saat ini masih dianggap stagnan, mendapat tanggapan anggota Komisi 2 DPRD Sulut, Affan Mokodongan.
Ia mengatakan jika menginginkan masyarakat sejahtera Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulut harus lebih maksimal melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan.
Namun ia juga menyebutkan tentunya masih ada keterbatasan dalam menjalani proses tersebut. (risat)
Manado – Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus melibatkan semua pihak dalam hal penanggulangannya. Terutama pemerintah daerah maupun kota yang merupakan bagian penting dalam keterlibatan pembangunan.
Saat ini kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan setiap saat selalu dipertanyakan. Terlebih jika berbicara dalam konteks anggaran, program pengentasan kemiskinan tidak pernah absen dalam pembahasan APBD di setiap program pada beberapa SKPD baik provinsi maupun kota.
Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu tidak berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah.
Bahkan program pemerintah pusat dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) yang merupakan salah satu program unggulan dalam mensejahterakan rakyat dianggap nyatanya menjadi sia-sia saja.
Kondisi yang hingga saat ini masih dianggap stagnan, mendapat tanggapan anggota Komisi 2 DPRD Sulut, Affan Mokodongan.
Ia mengatakan jika menginginkan masyarakat sejahtera Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulut harus lebih maksimal melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan.
Namun ia juga menyebutkan tentunya masih ada keterbatasan dalam menjalani proses tersebut. (risat)