Bitung – Walikota Bitung, Max Lomban menyatakan, saat ini sulit membedakan antara perusahaan pers, blog dan lainnya.
Akibatnya kata dia, masih banyak anggaran-anggaran yang ada di SKPD Kota/Kabupaten mengalir tidak jelas dan dinikmati oleh media yang tidak berbadan hukum, dan kepada wartawan yang tidak jelas.
Hal itu disampaikan walikota saat menghadiri Sarasehan Pers Daerah yang diselenggarakan oleh Dewan Pers di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado, dan dibuka Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Kamis (3/11/2016).
“Kedepan, Dewan Pers akan meningkatkan standarisasi perusahaan Pers untuk mengantisipasi terjadinya pemborosan dana,” kata Max.
Dan media-media yang telah lolos verifikasi dari Dewan Pers, kata dia, akan diberikan logo tanda verifikasi yang dicantumkan pada bagian kiri media, baik itu cetak maupun online, agar bisa dikenali masyarakat Pers.
Ia juga mengatakan, banyak hal penting yang dibahas dalam kegiatan yang mengambil tema “Tantangan Pers Daerah di Era Digitalisasi” tersebut.
“Antara lain peningkatan profesionalisasi pers di daerah yang mengacu pada kode etik jurnalis,” katanya.
Dari penjelasan yang disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo kata walikota, sangat jelas bahwa era digitalisasi saat ini merupakan era tantangan, untuk itu akan diterapkan kepada wartawan untuk bersertifikasi melalui Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ).(***/abinenobm)
Berita terkait Sarasehan Pers Daerah yang diselenggarakan oleh Dewan Pers
- OLLY DONDOKAMBEY: Era Digitalisasi Miliki Peran Penting Bagi Pemberitaan
- Dewan Pers Ajak Pekerja Media Membasmi Wartawan Abal-abal
- IMAM WAHYUDI: Konten Berita 90 Persen Fitnah Disimpulkan Abal-abal
Bitung – Walikota Bitung, Max Lomban menyatakan, saat ini sulit membedakan antara perusahaan pers, blog dan lainnya.
Akibatnya kata dia, masih banyak anggaran-anggaran yang ada di SKPD Kota/Kabupaten mengalir tidak jelas dan dinikmati oleh media yang tidak berbadan hukum, dan kepada wartawan yang tidak jelas.
Hal itu disampaikan walikota saat menghadiri Sarasehan Pers Daerah yang diselenggarakan oleh Dewan Pers di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado, dan dibuka Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Kamis (3/11/2016).
“Kedepan, Dewan Pers akan meningkatkan standarisasi perusahaan Pers untuk mengantisipasi terjadinya pemborosan dana,” kata Max.
Dan media-media yang telah lolos verifikasi dari Dewan Pers, kata dia, akan diberikan logo tanda verifikasi yang dicantumkan pada bagian kiri media, baik itu cetak maupun online, agar bisa dikenali masyarakat Pers.
Ia juga mengatakan, banyak hal penting yang dibahas dalam kegiatan yang mengambil tema “Tantangan Pers Daerah di Era Digitalisasi” tersebut.
“Antara lain peningkatan profesionalisasi pers di daerah yang mengacu pada kode etik jurnalis,” katanya.
Dari penjelasan yang disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo kata walikota, sangat jelas bahwa era digitalisasi saat ini merupakan era tantangan, untuk itu akan diterapkan kepada wartawan untuk bersertifikasi melalui Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ).(***/abinenobm)
Berita terkait Sarasehan Pers Daerah yang diselenggarakan oleh Dewan Pers
- OLLY DONDOKAMBEY: Era Digitalisasi Miliki Peran Penting Bagi Pemberitaan
- Dewan Pers Ajak Pekerja Media Membasmi Wartawan Abal-abal
- IMAM WAHYUDI: Konten Berita 90 Persen Fitnah Disimpulkan Abal-abal