Manado – Aksi ribuan massa menolak kedatangan tokoh in-toleran Fahri Hamzah di Sulawesi Utara mestinya tidak terjadi jika saja pejabat SKPD terkait diisi oleh orang berkualitas dan berintegritas.
Dituturkan tokoh masyarakat Winsulangi Salindeho, pada pertemuan penyampaian resolusi dari Gerakan Komponen Natif dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat di DPRD Sulut, Rabu (17/5/2017), gebernur Olly Dondokambey harus menempatkan pejabat profesional pada posisi-posisi strategis.
Baca juga: ALFONS SAHABANG Ingatkan Pemerintah harus Jujur kepada Masyarakat
“Pejabat di SKPD terkait harus profesional, memiliki kecerdasan emosional, masalah Sabtu lalu seakan-akan hanya ditimpakan kepada bapak Gubernur. Kedepan, harus evaluasi pejabat-pejabat bersangkutan,” terang Winsulangi Salindeho pada pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut ini.
Lanjut Winsulangi Salindeho, pejabat SKPD berkualitas dan berintegritas sangat dibutuhkan dalam pemerintahan untuk memberi ruang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
“Gerakan radikalisme dan in-toleransi merupakan kendala utama dalam pembangunan, makanya pejabat di SKPD terkait harus berperan, karena kepala daerah tidak bisa fokus bekerja jika masih diganggu dengan isu-isu sektarian yang tak mampu diatasi oleh pejabat SKPD terkait,” jelas Bupati Sangihe periode lalu ini. (JerryPalohoon)
Baca juga:
- ALFONS SAHABANG Ingatkan Pemerintah harus Jujur kepada Masyarakat
- Terungkap di Diskusi, ABRAHAM: Kehadiran FAHRI HAMZAH Pantas Ditolak
- Olly Dondokambey: Penjagaan FAHRI HAMZAH Sesuai Protap Keamanan Pejabat Negara
- Tolak Fahri Hamzah, Pintu Masuk VVIP Bandara Sam Ratulangi Dikepung Massa
- Hadang Kedatangan Fahri Hamzah, I Yayat U Santi Berkumandang di Bandara Sam Ratulangi
- Wagub STEVEN KANDOUW Buka Rahasia Vonis 2 Tahun Ahok, Begini..
Manado – Aksi ribuan massa menolak kedatangan tokoh in-toleran Fahri Hamzah di Sulawesi Utara mestinya tidak terjadi jika saja pejabat SKPD terkait diisi oleh orang berkualitas dan berintegritas.
Dituturkan tokoh masyarakat Winsulangi Salindeho, pada pertemuan penyampaian resolusi dari Gerakan Komponen Natif dan Masyarakat Adat Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat di DPRD Sulut, Rabu (17/5/2017), gebernur Olly Dondokambey harus menempatkan pejabat profesional pada posisi-posisi strategis.
Baca juga: ALFONS SAHABANG Ingatkan Pemerintah harus Jujur kepada Masyarakat
“Pejabat di SKPD terkait harus profesional, memiliki kecerdasan emosional, masalah Sabtu lalu seakan-akan hanya ditimpakan kepada bapak Gubernur. Kedepan, harus evaluasi pejabat-pejabat bersangkutan,” terang Winsulangi Salindeho pada pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut ini.
Lanjut Winsulangi Salindeho, pejabat SKPD berkualitas dan berintegritas sangat dibutuhkan dalam pemerintahan untuk memberi ruang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
“Gerakan radikalisme dan in-toleransi merupakan kendala utama dalam pembangunan, makanya pejabat di SKPD terkait harus berperan, karena kepala daerah tidak bisa fokus bekerja jika masih diganggu dengan isu-isu sektarian yang tak mampu diatasi oleh pejabat SKPD terkait,” jelas Bupati Sangihe periode lalu ini. (JerryPalohoon)
Baca juga:
- ALFONS SAHABANG Ingatkan Pemerintah harus Jujur kepada Masyarakat
- Terungkap di Diskusi, ABRAHAM: Kehadiran FAHRI HAMZAH Pantas Ditolak
- Olly Dondokambey: Penjagaan FAHRI HAMZAH Sesuai Protap Keamanan Pejabat Negara
- Tolak Fahri Hamzah, Pintu Masuk VVIP Bandara Sam Ratulangi Dikepung Massa
- Hadang Kedatangan Fahri Hamzah, I Yayat U Santi Berkumandang di Bandara Sam Ratulangi
- Wagub STEVEN KANDOUW Buka Rahasia Vonis 2 Tahun Ahok, Begini..