Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Seorang warga yang disebut tidak memiliki rumah, tidak mempunyai pekerjaan, bahkan harus menumpang di rumah orang lain, justru tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
Ironisnya, warga tersebut tercatat dalam desil 6, sehingga tidak memenuhi kriteria penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kondisi ini menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Stella Runtuwene saat mengikuti pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut.
Bagi Stella, persoalan tersebut menunjukkan bahwa data yang menjadi dasar penyaluran bantuan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya.
Ia pun mempertanyakan bagaimana proses pendataan dilakukan hingga warga yang secara faktual berada dalam kondisi sangat membutuhkan justru dikategorikan berada pada desil 6.
“Bantuan yang ada ini berkaitan dengan data. Yang saya ingin pastikan, BPS dalam mengambil data di lapangan harus benar-benar orang yang bekerja dengan baik,” kata Stella dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Sulut.
Stella mengungkapkan, keluarga yang dimaksud tidak memiliki rumah dan hanya mempunyai sebidang tanah. Selain itu, tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki suami.
Namun, berdasarkan data yang menjadi acuan, keluarga tersebut justru berada pada desil 6.
“Ternyata salah satu keluarga penerima bantuan itu ditaruh di desil 6, sedangkan keluarga tersebut orang yang sudah tidak punya rumah, hanya punya tanah. Tidak punya pekerjaan, tidak punya suami, tapi dia ditolak karena desil 6,” tegasnya.
Data di Atas Kertas vs Kondisi di Lapangan
Menurut Stella, persoalan tidak berhenti pada klasifikasi desil.
Ia menilai proses verifikasi di lapangan perlu dipertanyakan ketika data yang tercatat tidak sesuai dengan kenyataan yang ditemukan masyarakat maupun pemerintah setempat.
Stella bahkan menyinggung adanya data yang menyebut warga memiliki usaha, sementara kondisi sebenarnya justru tidak demikian.
“Di situ ditulis orang tersebut mempunyai usaha. Artinya, berarti yang melakukan sensus ini tidak benar,” ujarnya.
Ia kemudian mempertanyakan siapa yang menentukan keluarga tersebut masuk dalam desil 6.
“Keluarga ini ditaruh desil 6 dari mana? Sedangkan keluarga orang susah, yang notabene numpang di rumah orang,” kata Stella.
Jangan Abaikan Informasi Pemerintah Setempat
Stella menilai pemerintah desa dan kelurahan semestinya mendapat ruang lebih besar dalam proses verifikasi penerima bantuan.
Pasalnya, perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah dinilai lebih mengetahui kondisi warganya karena berinteraksi langsung setiap hari.
“Yang lebih tahu masyarakat susah atau tidak adalah pemerintah setempat. Mereka punya kepala lingkungan, hukum tua, lurah,” jelasnya.
Menurut Stella, ketika pemerintah setempat sudah memberikan informasi bahwa seorang warga tergolong tidak mampu, data tersebut seharusnya tidak serta-merta kalah hanya karena hasil klasifikasi desil.
Ia khawatir, jika mekanisme tersebut terus berlangsung, masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru akan tersisih.
“Yang perlu disalahkan di sini siapa sampai tidak bisa diterima, sedangkan pemerintah desa sudah menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar susah dan perlu dibantu, namun dari Dinas Sosial menganggap tidak bisa,” ungkapnya.
Stella Minta BPS-Dinsos Tidak Jalan Sendiri
Karena itu, Stella meminta adanya sinkronisasi antara data BPS, Dinas Sosial dan informasi dari pemerintah desa maupun kelurahan.
Ia menilai, data statistik tetap penting sebagai dasar kebijakan, tetapi harus diuji dengan kondisi faktual masyarakat.
“Ini harus sinkronisasi dengan Dinas Sosial. Kalau datanya diterima, orang ini memang susah, tapi di desil ditaruh di atas, bagaimana mereka menerima bantuan?” tanya Stella.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan secara serius petugas yang melakukan pendataan di lapangan.
Menurutnya, proses sensus tidak boleh hanya menjadi pekerjaan administratif, tetapi harus mampu menangkap realitas kehidupan masyarakat.
“Menjadi PR buat kita semua. Data itu penting sekali. BPS yang turun ke lapangan, baik dia mau pihak ketiga, lebih penting tanya ke masyarakat,” tambahnya.
Masukan tersebut mendapat perhatian dari jajaran TAPD Sulut yang hadir dalam rapat, termasuk Asisten III Provinsi Sulut Fransiscus Manumpil bersama jajaran Dinas Sosial.
Stella berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi, sebab kesalahan dalam pendataan pada akhirnya bukan hanya menghasilkan angka yang keliru, tetapi dapat berujung pada hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
