Penulis: Frangki Wullur | Manado
Pengenalan terhadap lembaga negara dan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi perhatian Senator Maya Rumantir dalam pertemuan bersama umat Katolik di Aula Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting, Senin (9/11/2026).
Dalam tatap muka tersebut, anggota DPD RI asal Sulawesi Utara yang duduk di Komite IV ini memperkenalkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, termasuk kedudukan, tugas, wewenang, serta tanggung jawab para anggotanya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Maya Rumantir menjelaskan bahwa MPR merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anggotanya terdiri atas anggota DPR RI dan anggota DPD RI yang dipilih melalui pemilihan umum.
Melalui pemaparan tersebut, masyarakat diajak memahami bahwa MPR tidak hanya berkaitan dengan agenda kenegaraan, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga keberlangsungan kehidupan demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sesi tatap muka berlangsung interaktif. Maya Rumantir membuka ruang dialog dan diskusi dengan peserta untuk memperdalam pemahaman sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenal lebih dekat fungsi dan kewenangan MPR.
Pertemuan ini menjadi sarana edukasi politik dan ketatanegaraan agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan lembaga negara, tetapi juga memahami peran lembaga tersebut
Dalam konteks tersebut, MPR memiliki sejumlah kewenangan penting, antara lain mengubah dan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menjalankan kewenangan konstitusional lainnya sesuai amanat undang-undang dasar.
Selain itu, MPR juga memiliki tugas memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal sebagai Empat Pilar MPR RI.
Pada kesempatan yang sama juga, Maya Romantir sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan konstitusi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami sistem ketatanegaraan Indonesia serta memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam menjaga kehidupan demokrasi, persatuan, dan keutuhan bangsa.
