Amurang, BeritaManado – Warga masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mempertanyakan pembangunan jembatan senilai 2,49 Milyar yang berlokasi di antara Desa Paslaten Satu dan Desa Bajo.
Kepada BeritaManado.com pada Senin (11/9/2017) Ketua Minahasa Selatan Coruption Watch (MSCW), Julius Pesik bersama sejumlah warga menyampaikan bahwa pembangunan jembatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hanya buang-buang anggaran saja.
“Pembangunan jembatan senilai 2,49 M diduga banyak masalah, karena dibangun tidak sesuai peruntukan. Masakan untuk masalah aliran air yang kecil, Dinas PUPR Provinsi Sulut mau mengeluarkan dana yang fantastis,” tukas Julius Pesik.
Dirinya bahkan menyampaikan bahwa seharusnya yang dibangun dahulu adalah jembatan yang berada di Desa Raprap, karena secara kasat mata sangat penting untuk segera diperbaiki.
“Sudah banyak masalah yang terjadi di jembatan Desa Raprap dan merupakan akses penting, itu yang pantas dibangun. Jangan di tempat yang volume airnya kecil lalu disulap seakan-akan butuh pembangunan yang besar,” kata Julius Pesik.
Dikesempatan berbeda, Niko Lengkong seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Tatapaan pun menambahkan dirinya memang mempertanyakan akan pembangunan jembatan tersebut.
“Sangat tidak layak kalau sampai anggaran sebesar itu hanya dihabiskan untuk mengatasi permasalahan air yang debitnya kecil. Masih lebih layak jika pemerintah membangun jembatan di Desa Raprap,” jelas Niko Lengkong.(TamuraWatung)
Amurang, BeritaManado – Warga masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mempertanyakan pembangunan jembatan senilai 2,49 Milyar yang berlokasi di antara Desa Paslaten Satu dan Desa Bajo.
Kepada BeritaManado.com pada Senin (11/9/2017) Ketua Minahasa Selatan Coruption Watch (MSCW), Julius Pesik bersama sejumlah warga menyampaikan bahwa pembangunan jembatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hanya buang-buang anggaran saja.
“Pembangunan jembatan senilai 2,49 M diduga banyak masalah, karena dibangun tidak sesuai peruntukan. Masakan untuk masalah aliran air yang kecil, Dinas PUPR Provinsi Sulut mau mengeluarkan dana yang fantastis,” tukas Julius Pesik.
Dirinya bahkan menyampaikan bahwa seharusnya yang dibangun dahulu adalah jembatan yang berada di Desa Raprap, karena secara kasat mata sangat penting untuk segera diperbaiki.
“Sudah banyak masalah yang terjadi di jembatan Desa Raprap dan merupakan akses penting, itu yang pantas dibangun. Jangan di tempat yang volume airnya kecil lalu disulap seakan-akan butuh pembangunan yang besar,” kata Julius Pesik.
Dikesempatan berbeda, Niko Lengkong seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Tatapaan pun menambahkan dirinya memang mempertanyakan akan pembangunan jembatan tersebut.
“Sangat tidak layak kalau sampai anggaran sebesar itu hanya dihabiskan untuk mengatasi permasalahan air yang debitnya kecil. Masih lebih layak jika pemerintah membangun jembatan di Desa Raprap,” jelas Niko Lengkong.(TamuraWatung)