Manado – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara Roy Tumiwa menyatakan Kepala-kepala SKPD yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan honorer daerah (Honda) yang terjadi di Sulut.
“Kepala SKPD paling bertanggung jawab dalam pembentukan SK honorer daerah,” tegas mantan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sulut ini.
Seperti diketahui pemerintah Provinsi Sulut telah mengumumkan pengangkatan tenaga honorer daerah (Honda) berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh BPKP. Masalahnya, para Honda yang tidak terakomodir masuk dari Kategori satu (K1) dalam arti daftar K1 tetapi sudah dikeluarkan oleh BKD tidak memenuhi syarat dan juga tidak masuk dalam K2.
“Mungkin dipertanyakan mau kemana ini Honda-Honda. Ini mungkin yang secara arif bisa melihat ini bahwa itu nanti sangat tergantung pada Menpan dan BKN, kebetulan sampai saat ini BKD tidak dilibatkan dan tidak diberikan kewenangan memutuskan sah tidaknya, benar tidaknya dokumen-dokumen yang mereka masukkan,” jelas Tumiwa lagi. (Jrp)
Manado – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara Roy Tumiwa menyatakan Kepala-kepala SKPD yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan honorer daerah (Honda) yang terjadi di Sulut.
“Kepala SKPD paling bertanggung jawab dalam pembentukan SK honorer daerah,” tegas mantan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sulut ini.
Seperti diketahui pemerintah Provinsi Sulut telah mengumumkan pengangkatan tenaga honorer daerah (Honda) berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh BPKP. Masalahnya, para Honda yang tidak terakomodir masuk dari Kategori satu (K1) dalam arti daftar K1 tetapi sudah dikeluarkan oleh BKD tidak memenuhi syarat dan juga tidak masuk dalam K2.
“Mungkin dipertanyakan mau kemana ini Honda-Honda. Ini mungkin yang secara arif bisa melihat ini bahwa itu nanti sangat tergantung pada Menpan dan BKN, kebetulan sampai saat ini BKD tidak dilibatkan dan tidak diberikan kewenangan memutuskan sah tidaknya, benar tidaknya dokumen-dokumen yang mereka masukkan,” jelas Tumiwa lagi. (Jrp)