Manado – Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka menegaskan, aparat hukum maupun BPK perlu mengawasi rekening gendut para bendahara di setiap SKPD, mengingat banyak deal-deal yang terjadi saat melakukan pembayaran dengan pihak ketiga terutama di Pemprov Sulut.
Tumbelaka menambahkan, saat ini memang aparat hukum baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyidikan untuk rekening gendut para pejabat di Indonesia, namun harus disadari semua tak lepas dari peran bendahara, dimana untuk Sulut sendiri diduga masih ada bendahara yang melakukan praktek-praktek tak terpuji untuk memperkaya diri sendiri.
“Banyaknya proyek pembangunan di Sulut tak lepas dari peran bendahara yang melakukan pembayaran, siapa menyangka lewat proyek-proyek ini ada bendahara yang baru ditunjuk atau pun baru setahun menjabat telah memiliki kendaraan mewah serta rumah mewah yang berkedok nama saudara bahkan kerabat terdekat,”
Lanjut Tumbelaka, Gubernur Sulut sebaiknya melakukan evaluasi bendahar-bendahara di SKPD, termasuk melakukan pembenahan sehingga Sulut dipenghujung tahun kepemimpinan Sarundajang-Kansil bebas temuan, serta terhindar dari korupsi ditingkat bawah, yang dimulai dari bendahara di SKPD di Pemprov Sulut. (rizath polii)
Manado – Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka menegaskan, aparat hukum maupun BPK perlu mengawasi rekening gendut para bendahara di setiap SKPD, mengingat banyak deal-deal yang terjadi saat melakukan pembayaran dengan pihak ketiga terutama di Pemprov Sulut.
Tumbelaka menambahkan, saat ini memang aparat hukum baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyidikan untuk rekening gendut para pejabat di Indonesia, namun harus disadari semua tak lepas dari peran bendahara, dimana untuk Sulut sendiri diduga masih ada bendahara yang melakukan praktek-praktek tak terpuji untuk memperkaya diri sendiri.
“Banyaknya proyek pembangunan di Sulut tak lepas dari peran bendahara yang melakukan pembayaran, siapa menyangka lewat proyek-proyek ini ada bendahara yang baru ditunjuk atau pun baru setahun menjabat telah memiliki kendaraan mewah serta rumah mewah yang berkedok nama saudara bahkan kerabat terdekat,”
Lanjut Tumbelaka, Gubernur Sulut sebaiknya melakukan evaluasi bendahar-bendahara di SKPD, termasuk melakukan pembenahan sehingga Sulut dipenghujung tahun kepemimpinan Sarundajang-Kansil bebas temuan, serta terhindar dari korupsi ditingkat bawah, yang dimulai dari bendahara di SKPD di Pemprov Sulut. (rizath polii)