Editor: Sri Surya
Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-X Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan tujuh nama Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulut periode 2026–2031.
Penetapan tersebut menjadi awal kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat peran organisasi serta kontribusi para alumni HMI bagi pembangunan daerah.
Muswil yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manado pada Sabtu hingga Minggu, 31 Oktober–1 November 2026, itu menetapkan tujuh presidium dari 15 kandidat yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi oleh panitia seleksi.
Ketujuh nama terpilih berasal dari latar belakang profesi yang beragam, mulai dari pemerintahan, hukum, jurnalistik, birokrasi hingga advokasi.
Keberagaman tersebut menjadi salah satu modal bagi MW KAHMI Sulut dalam menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.
Salah satu presidium terpilih, Firman Mustika, SH, MH, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Sulawesi Utara.
Ia menilai kebersamaan dan perbedaan latar belakang para presidium perlu menjadi kekuatan untuk membangun organisasi sekaligus menjaga hubungan antarkader.
“Terima kasih atas kepercayaan dari seluruh Majelis Daerah (MD), kepasa saya untuk menjadi presedium Kahmi Sulut. Keberagaman kami ini adalah kekuatan kita MW Kahmi Sulut kedepan, mari bersinergi, memperkuat silaturahmi antar kader, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Sulawesi Utara. Hasil yang kira raih ini sebagai bentuk kebersamaan sebagai keluarga besar Kahmi, maka mari kita semua sesama kader hijau hitam untuk terus berkontribusi untuk rumah kita bersama yakni Kahmi,” ujar Firman.
Presidium MW KAHMI Sulut Dorong Sinergi dan Kontribusi Kader
Firman juga menegaskan bahwa KAHMI memiliki tanggung jawab untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, organisasi tidak hanya perlu mempererat hubungan antarkader, tetapi juga menghadirkan gagasan dan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita akan memperkuat silaturahmi antar kader, meningkatkan kualitas gagasan, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat Sulut pada umumnya. Sebagai organisasi yang memiliki tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, KAHMI Sulut tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui masukan dan kritik yang konstruktif,” kata Firman.
Ia menambahkan, dukungan terhadap pemerintah perlu berjalan beriringan dengan kritik yang membangun agar tujuan organisasi dapat diwujudkan.
“Kita berkewajiban memberikan dukungan sekaligus kritik yang solutif, agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur benar-benar dapat diwujudkan bersama,” ujar Firman, yang diketahui merupakan presidium KAHMI termuda di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia.
Alumnus HMI Manado tersebut juga menyatakan kesiapannya menjalankan amanah organisasi bersama enam presidium lainnya.
Ia berharap program kerja yang telah disampaikan saat pencalonan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kepengurusan.
Firman Mustika Bicara Amanah dan Distribusi Kader KAHMI
Firman mengakui tanggung jawab sebagai presidium bukan perkara ringan. Karena itu, ia berharap kepengurusan MW KAHMI Sulut periode 2026–2031 dapat berkembang menjadi organisasi yang lebih maju dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.
“Insa allah saya akan amanah dalam menjalankan roda organisasi Kahmi Sulut, karena pastinya amanah tersebut harus saya jalankan dengan baik, di antaranya dengan program serta visi dan misi saat pencalonan sebagai Presedium MW Kahmi Sulut. Alhamdulillah, ini adalah amanah yang harus saya Presedium lain emban, karena membawa amana bukan hal yang mudah. Semoga MW Kahmi Sulut bisa lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan sosial saat ini,” jelas Firman.
Ia juga menyoroti pentingnya peran organisasi dalam membuka ruang pengabdian bagi para alumni HMI.
Menurutnya, kader KAHMI perlu mendapat kesempatan untuk berkiprah di berbagai lembaga sesuai kompetensi masing-masing.
“Saya berharap Kahmi menjadi wadah perjuangan bersama seluruh kader. masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh MW Kahmi Sulut ke depan, karena salah satunya adalah bagaimana Kahmi Sulut harus mampu mendorong dan mendistribusikan para kadernya untuk berkiprah di berbagai lembaga, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing,” jelas advokat Sulut yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi tersebut.
Sementara itu, pada Rabu, 4 November 2026, tujuh presidium telah menggelar rapat perdana.
Rapat tersebut akan dilanjutkan kembali karena pembahasan mengenai calon Sekretaris Wilayah (Sekwil) dan Bendahara Wilayah berlangsung cukup alot.
Adapun tujuh nama yang ditetapkan sebagai Presidium MW KAHMI Sulut periode 2026–2031, yakni:
Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.
Jifly Z. Adam, SH, MH
Drs. Hairil Paputungan
Mursidin Mokobombang, SPd, MPd
Madzahabullah Ali, SH
M. Fikri Darise, SH, MKn
M. Firman Mustika, SH, MH
Dengan komposisi tujuh presidium dari beragam latar belakang profesi, MW KAHMI Sulut kini memasuki tahap awal penataan kepengurusan.
Harapan terhadap KAHMI Sulut tidak hanya terletak pada keberlanjutan organisasi, tetapi juga kemampuan menghadirkan kontribusi kader bagi masyarakat dan pembangunan Sulawesi Utara. (***)
