oleh Dino Kaghoo
SUARA signifikan Banteng Sitaro pada Pemilu 2009 lalu membuat struktur parlemen berubah jauh dari sebelumnya. Kehadiran partai-partai baru semacam Gerindra dan Barnas tidak membuat parlemen dinamis, justru makin memperkokoh kekuatan Banteng.
Strategi koalisi jelang Pilpres antara PDIP dan Gerindra berhasil dibangun. Hingga pada kondisi politik sekarang ini, peranan Gerindra tidak lebih dari “kaki” atas kepentingan Banteng. Padahal, tidak banyak hal yang dikerjakan dapat menguntungkan Gerindra dalam hubungan power sharing dengan PDIP. Artinya, SDM Gerindra tidak mampu memainkan fungsi kelembagaannya dalam parlemen dan cenderung mulai kehilangan identitas kelembagaan dan orientasi sebagaimana visi partainya.
Politik yang dimainkan Gerindra Sitaro adalah politik tak berdaya. Lebih parah dari politik yang dimainkan Golkar saat ini. Meskipun Golkar memiliki sejumlah alasan strategis di balik “Gerakan Diam” yang dilakukannya kini. Sekadar menunggu momen yang tepat, apakah Golkar akan benar-benar menjadi “tandem” atau mempersiapkan “tameng” agar kembali merebut kursi terbanyak pada Pemilu 2016.
Dalam konstelasi politik semacam ini, pada tataran fungsi kemitraan pemerintahan, baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif di Sitaro, nampak seperti sedang membangun struktur perpolitikan semu. Ibarat sebuah keluarga, peranan Toni Supit selaku kepala daerah dan Djibton Tamudia selaku Ketua DPRD seperti suami dan isteri dalam satu ranjang, tetapi masing-masing melakukan mastrubasi politik. Tidak benar-benar berhubungan intim dan melahirkan kebijakan yang menguntungkan bagi daerah. Begitu pula mastrubasi ini berlangsung dalam hubungan Beringin Sitaro pada posisi Ketua DPD II yang dikendalikan Piet Kuera selaku wakil bupati. Sesungguhnya, antara bupati dan wakil bupati terjalin hubungan semu, yang sulit disangkali.
Pembangunan dalam bidang politik akan diwarnai dengan kemunafikan-kemunafikan. Birokrasi menjadi sarang bertumbuhnya praktik-praktik amoral dan KKN. Pers akan dibungkam dengan duit. Ketegangan sosial akan memuncak jelang pesta demokrasi. Rakyat menjadi bimbang. Situasi chaos segera datang menghampiri. Lihat saja, dalam kurun waktu 3 tahun, DPRD belum memiliki satupun Perda sebagai inisiatif mereka. Birokrat terlampau lama menyusun draft Perda Tata Ruang karena menunggu regulasi dari rahim pemerintah pusat yang mengidap phobia otonomi. Aspirasi dari mereka yang menyadari situasi genting, dimasukan dalam “kotak kedap suara” dengan ancaman akan direcall.
Personil dari lembaga-lembaga Negara, semacam Kejaksaan, Kepolisian dan BPK yang melakukan intervensi kedalam tubuh pemerintahan, dibujuk satu per satu sebelum agenda kerja mereka dilakukan. Pada akhirnya pemeriksaan yang hendak diterapkan sebenarnya hanyalah sekadar pengecekan atau sejenis upaya konfirmasi untuk memeriksa apakah benar pengisian dokumen sudah sesuai dengan arahan dan kesepahaman bersama yang dibungkus oleh kepentingan-kepentingan laten.
Sebaik apapun kecerdikan membungkus kebusukan-kebusukan politik, akan dapat diketahui publik. Kondisi yang dibangun petinggi-petinggi Banteng Sitaro tersebut, dapat membahayakan lembaganya sendiri. Sekeras apapun rakyat berteriak tentang kebijakan yang berpihak pada kebutuhan publik, takkan pernah diindahkan.(*)
Apapun komentar bung Dino, terhadap Banteng Sitaro tidak akan menggoyahkan Keperkasaan Banteng!!! Kader Banteng Sitaro tetap Solid dan Militansi sudah teruji, dan Dibawah Kepemimpinan Kader Banteng Sitaro Kini semakin Maju.
@ dino, ada bukti banteng sitaro tumbang ? Ato banteng sudah semakin bugar dan garang ! Kalo banteng bole menang legislatif telak 9 kursi siapa yg pilih ? Rakyat sitaro, Kalo banteng sitaro bole menang bupati, sapa yg pilih ? Rakyat sitaro, ditambah lagi trend hatrick banteng di 3 kab/kota baru2 ini bolsel, bolmong, dan sangihe, depe arti iti pak dino, rakyat “masih pilih kader2 banteng yg benar2 konsisten dlm kata dan tindakan NASIONALIS, semua berpulang pd rakyat, kita lihat saja pada event demokrasi selanjutnya di sitaro, apa banteng masih menjadi pilihan rakyat sitaro !