Manado – Terjadinya defisit anggaran sehingga memicu terjadinya kenaikan iuran secara drastis terus dialami BPJS Kesehatan.
Lantas, hal tersebut menghadirkan suara kritis dari anggota DPRD Sulut Fanny Legoh yang mendesak agar lembaga plat merah tersebut dialihkan menjadi swasta.
“BPJS Kesehatan perlu melakukan berbagai pembenahan. Persoalan ini memang domainnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hanya saja karena ini menyangkut masalah publik, maka kami perlu memberikan saran,” ujarnya.
Hal tersebut, lanjut legislator PDIP ini, strategi kebijakan dari BPJS kurang bagus. Padahal pemerintah sudah berikan satu peluang.
“Apakah ini kebijakan yang terburu-buru atau konsep tidak baik, sehingga defisit terus. Pengelolaan harus swasta murni, sehingga pengelolaan keuangan, administrasi dikelola langsung oleh swasta. Ini suara dari Manado. BPJS perlu dievaluasi menyeluruh,” tegas legislator yang dikenal vokal ini.
Tak hanya itu, legislator yang kembali terpilih periode 2019-2024 ini mengakui, ada sejumlah masalah yang menimpa BPJS Kesehatan. Makanya ia berharap ke depan harus lebih serius menyelesaikan masalah tersebut.
“Harus lebih serius dan profesional,” kuncinya.
(AnggawiryaZas)