“Orang datang ke TPS tapi sebenarnya orang enggak mau tahu juga, terserah deh siapa saja yang terpilih, toh enggak ada pengaruhnya pada nasib kita 5 tahun 10 tahun ke depan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya beban Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan masalah sistemik yang lebih luas.

Salah satunya adalah minimnya alokasi anggaran dari APBN maupun APBD untuk pendidikan politik yang menyasar masyarakat sipil, NGO, maupun perguruan tinggi.

“Ketika partisipasi ini tidak kita pernah obati secara baik, saya pastikan kualitas demokrasi tidak akan pernah naik. Kalau pun naik, (itu hanyalah) angka-angka statistik yang tidak bermakna,” pungkasnya.

(rds)