Peliput: Jhonli Kaletuang I Sitaro
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus berupaya memperkuat fondasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Langkah itu ditunjukkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, melalui audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Naya, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut diterima oleh Kasubdit Wilayah II Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Wahyu Pradana Putra.
Dalam audiensi itu, Plt Bupati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sitaro.
Pertemuan difokuskan pada pembahasan penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah agar sejalan dengan regulasi nasional serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Heronimus Makainas menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, produk hukum daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan kebijakan yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan setiap regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Wahyu Pradana Putra memberikan berbagai masukan strategis terkait mekanisme penyusunan produk hukum daerah.
Ia menekankan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi agar regulasi daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta mampu mendukung jalannya pemerintahan secara efektif.
Audiensi tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.
Dengan dukungan dan arahan dari Kemendagri, diharapkan setiap produk hukum yang dihasilkan mampu menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Sitaro.
Komitmen ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
