MANADO, BeritaManado.com — Menyusul beredarnya informasi di sejumlah grup WhatsApp mengenai “rapor merah” kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2025, Staf Khusus Gubernur Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) meluruskan pemahaman publik terkait konteks penilaian tersebut.
Menurut Herol, hasil evaluasi yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Tahun 2023.
Berdasarkan dokumen resmi itu, Sulawesi Utara berada di peringkat 30 dari 33 provinsi dengan skor 2,0202 dan status kinerja “rendah”.
Namun, Herol menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak mencerminkan kinerja pemerintahan saat ini, melainkan hasil dari periode sebelumnya.
“Perlu diluruskan, hasil EPPD ini mengukur penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023. Jadi jelas, itu merupakan hasil pemerintahan sebelumnya — bukan pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay,” ujar Herol Kaawoan, mantan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut periode 2019–2024.
Herol menjelaskan, Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, sehingga hasil evaluasi Kemendagri belum dapat mencerminkan arah kebijakan dan reformasi yang kini sedang dijalankan.
“Pak Gubernur Yulius dan Pak Victor telah berkomitmen menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan. Beliau berdua ingin menjadikan Sulut lebih transparan, efisien, dan berdaya saing tinggi,” tambah HVK yang juga dikenal sebagai kader Gerindra jebolan Diklat Hambalang dan kini dipercaya menjabat Ketua OKK DPD Gerindra Sulut.
Herol optimistis, dengan kepemimpinan baru yang mengedepankan kolaborasi dan profesionalisme birokrasi, peringkat kinerja Sulawesi Utara akan meningkat signifikan pada evaluasi nasional berikutnya.
(rds)
