BITUNG—Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keungan tiap daerah dianggap bukan hal yang utama bagi roda pemerintahan. Apalagi soal opini penilaian yang setiap tahunnya diberikan oleh BPK terhadap LHP keuangan tiap daerah menurut salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude bukanlah segala-galanya yang harus dikejar tiap kepala daerah.
“Opini penilaian dari BPK itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap kemajuan kesejatraan masyarakat karena opini yang diberikan BPK hanya menguntungkan para pejabat dan pimpinan daerah, bukan masyarakat,” kata Tatanude beberapa waktu lalu.
Menurut Tatanude, buat apa mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) jika angka kemiskinan dan pengangguran tetap bertambah setiap tahun. “Malah ada daerah yang saya kunjungi mendapatkan opini tidak wajar dan disclaimer tapi pembangunan kesejatraan masyarakat sangat maju jika dibandingkan dengan daerah yang mendapatkan WTP dan WDP,” katanya.
Untuk itu, politisi PDIP Kota Bitung ini meminta agar tiap kepala daerah jangan hanya mengejar opini dari BPK dan melupakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena menurutnya, LHP adalah kepiawaian pihak eksekutif dalam menyusun laporan keuangan yang kemudian diberikan penilaian oleh BPK.
“Jadi saya meminta kepada kepala-kepala daerah yang tidak mendapatkan predikat WTP aatu WDP dalam pengelolaan keuangan tidak perlu berkecil hati, karena itu semua dapat direkayasa. Yang terpenting adalah bagaimana mensejatrakan rakyat, itu yang penting dan utama, bukan malah mengejar oponi BPK,” ujar Tatanude.(en)
