MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang memberi apresiasi positif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Canadian International Development Agency (CIDA) yang telah memilih daerah ini menjadi pilot projek “The Suport To Indonesia’ s Islands Of Integrity Program For Sulawesi (SIPS)”.
“Dipilihnya Pemprov dan empat Kabupaten/ Kota di sulut yakni, Manado, Minahasa, Bitung dan Sangihe sebagai pelaksana dari proyek SIPS ini, tidak gampang, tentunya telah melalui suatu proses kajian administrasi yang sangat panjang, baik menyangkut transparansi pelayanan publik, pengelolahan keuangan, perijinan dan lain sebagainya,” jelas Sarundajang.
Sarundajang mengatakan, Pemprov Sulut pada tahun 2010 lalu telah mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.”Untuk mempertahankan opini tersebut tentunya tidaklah muda apabila hanya dilakukan sendirian dari seorang gubernur, namun diperlukan adanya dukungan dari semua pihak, terutama adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah serta mampu merubah system yang dianggap kurang baik menjadi lebih baik”, tambahnya.
Karena itu Sarundajang berharap kiranya kepercayakan yang diberikan KPK dan CIDA ini, kepada empat kabupaten/kota termasuk pemprov sulut mampu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh, karena tujuan dibalik kerjasama ini tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua KPK-RI Moch. Yasin menyebutkan, Sulut merupakan wilayah ketiga dari kerjasama SIPS ini. Sebelumnya telah dilakukan dengan Pemprov DKI dan Pemprov Sulsel. Yasin juga menyebutkan alasan dilipihnya lima wilayah di Sulut untuk melaksanakan proyek SIPS, merupakan hasil survey integritas yang dilakukan KPK dan CIDA. Kelima wilayah tersebut dalam penilaiannya mulai terbangun komitmen kuat untuk memerangi korupsi.
Ia menambahkan, semua daerah di Indonesia ada korupsi. Sementara Rinaldy Martin dari CIDA mengungkapkan kerjasama tersebut bukan untuk melindungi akan tetapi untuk memajukan daerah itu. Dikatakannya proyek hibah tersebut berbandrol seratus miliar yang akan dibagi ke lima wilayah sesuai kebutuhan, jelas Martin. (is)
MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang memberi apresiasi positif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Canadian International Development Agency (CIDA) yang telah memilih daerah ini menjadi pilot projek “The Suport To Indonesia’ s Islands Of Integrity Program For Sulawesi (SIPS)”.
“Dipilihnya Pemprov dan empat Kabupaten/ Kota di sulut yakni, Manado, Minahasa, Bitung dan Sangihe sebagai pelaksana dari proyek SIPS ini, tidak gampang, tentunya telah melalui suatu proses kajian administrasi yang sangat panjang, baik menyangkut transparansi pelayanan publik, pengelolahan keuangan, perijinan dan lain sebagainya,” jelas Sarundajang.
Sarundajang mengatakan, Pemprov Sulut pada tahun 2010 lalu telah mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.”Untuk mempertahankan opini tersebut tentunya tidaklah muda apabila hanya dilakukan sendirian dari seorang gubernur, namun diperlukan adanya dukungan dari semua pihak, terutama adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah serta mampu merubah system yang dianggap kurang baik menjadi lebih baik”, tambahnya.
Karena itu Sarundajang berharap kiranya kepercayakan yang diberikan KPK dan CIDA ini, kepada empat kabupaten/kota termasuk pemprov sulut mampu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh, karena tujuan dibalik kerjasama ini tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua KPK-RI Moch. Yasin menyebutkan, Sulut merupakan wilayah ketiga dari kerjasama SIPS ini. Sebelumnya telah dilakukan dengan Pemprov DKI dan Pemprov Sulsel. Yasin juga menyebutkan alasan dilipihnya lima wilayah di Sulut untuk melaksanakan proyek SIPS, merupakan hasil survey integritas yang dilakukan KPK dan CIDA. Kelima wilayah tersebut dalam penilaiannya mulai terbangun komitmen kuat untuk memerangi korupsi.
Ia menambahkan, semua daerah di Indonesia ada korupsi. Sementara Rinaldy Martin dari CIDA mengungkapkan kerjasama tersebut bukan untuk melindungi akan tetapi untuk memajukan daerah itu. Dikatakannya proyek hibah tersebut berbandrol seratus miliar yang akan dibagi ke lima wilayah sesuai kebutuhan, jelas Martin. (is)