Manado, BeritaManado.com — Wacana pemerintah terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk bahan makanan pokok atau sembako maupun jasa pendidikan, menuai perdebatan dan kritik tegas dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut.
Melalui Billy Lombok, Fraksi Demokrat meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
“Pajak hakekatnya memberi rasa keadilan, yakni kemakmuran dirasakan oleh semua pihak, tapi kalau pajak membuat rakyat semakin jauh dari kebutuhan pokoknya, maka ini tidak boleh terjadi, jangankan rakyat, Tuhan pasti marah,” ungkap Billy Lombok didampingi para personil Fraksi Demokrat lainnya Hendrik Walukow, Ronald Sampel dan Ivan Lumentut.
Ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sulut ini, Menteri Keuangan harus mengingat rakyat kecil.
“Ibu Menteri sebagai ibu pasti memahami rasa susah ketika keluarga susah,” tegas Sekretaris DPD Demokrat Sulut ini.
Di Sulut, lanjut Lombok, rakyat, petani susah, dicarikan jalan keluar oleh pak OD-SK hingga harga cengkih dan kopra naik..
“Nah ini gebrakan yang dicari, terobosan kreatif. Sekarang, kalau benar sembako dan pendidikan jadi kena pajak lagi, ibu menteri bisa coba belajar dari pak Gubernur Olly Dondokambey, apa yang menjadi kebutuhan rakyat,” kata Lombok.
Ditambahkannya, masih ada jalan keluar berupa pajak lainnya.
“Misalnya transaksi elektronik, barang mewah dan lain sebagainya. Karena bila kebijakan ini benar diambil, maka rakyat akan cenderung membanding-bandingkan kebijakan satu dengan lainnya, misalnya penerapan ppnbm mobil 0%, kebijakan terhadap BUMN dan lain sebagainya. Kalau mobil pajak 0, BUMN melibatkan dana besar, tapi bagaimana rakyat kecil? Nah, ini penting untuk diingatkan,” tutupnya.
(AnggawiryaMega)
