Penulis: Tim Redaksi
MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman Republik Indonesia (RI) Tahun 2026 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut.
Dalam sambutannya, Yulius mengungkapkan hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2025 terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuahkan hasil membanggakan dengan capaian Skor Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 84,18, yang masuk kategori kualitas pelayanan “Baik” dengan opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”.
Tiga unit pelayanan menjadi lokus penilaian utama tahun 2025, yakni RSUD ODSK Tipe B Provinsi Sulut dengan nilai 86,09, Dinas Pendidikan Daerah dengan nilai 83,93, dan Dinas Sosial Daerah dengan nilai 82,52.
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bolaang Mongondow tampil sebagai peraih nilai tertinggi dari 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Yulius mengapresiasi capaian tersebut dan berharap hal itu menjadi motivasi serta tolok ukur positif bagi pemerintah kabupaten/kota lain di Sulut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Pertahanan terbaik adalah terus berbenah,” tegas Yulius, seraya menargetkan skor Sulut naik dari 84 menjadi minimal 85 pada penilaian tahun 2026 yang disebutnya akan makin ketat.
Yulius juga menyampaikan tiga rekomendasi utama dari Ombudsman RI yang perlu ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah, yaitu: mengintegrasikan pembenahan kualitas pelayanan publik ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD dan Renstra); mengalokasikan anggaran memadai untuk penyempurnaan sarana-prasarana, termasuk fasilitas ramah penyandang disabilitas dan peningkatan kapasitas SDM aparatur; serta melaksanakan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan berkesinambungan di setiap instansi.
Di bagian lain sambutannya, Yulius mengingatkan tantangan nyata yang tengah dihadapi Sulawesi Utara akibat dampak fenomena El Nino, yang berpotensi memicu kemarau panjang, kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta risiko ketahanan pangan.
“Layanan publik tidak boleh surut atau berhenti,” tegas Yulius, sembari meminta seluruh instansi pemerintah daerah maupun vertikal di Sulut — termasuk kepolisian, ATR/BPN, dan imigrasi — memastikan pelayanan di sektor ketahanan pangan, bantuan sosial, air bersih, kesehatan, layanan pertanahan, hingga keamanan masyarakat tetap berjalan responsif dan adaptif di tengah ancaman dampak iklim tersebut.
Yulius menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pemerintah daerah dan instansi vertikal memperkuat sinergi dengan Ombudsman RI demi mewujudkan pelayanan publik yang makin prima, adil, dan transparan bagi masyarakat Sulawesi Utara.
