Peliput: Jhonli Kaletuang I Manado
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, Pemprov Sulut berhasil meraih nilai 84,18 dalam penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 dengan kategori kualitas pelayanan “Baik”.
Tak hanya itu, Pemprov Sulut juga mendapat opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”, sebuah capaian yang menjadi sinyal kuat meningkatnya mutu pelayanan publik sekaligus tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Penyerahan hasil penilaian dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara Meilany F Limpar kepada Gubernur Yulius Selvanus dalam audiensi yang berlangsung hangat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (19/5/2026).
Momentum ini menjadi sorotan penting karena menunjukkan komitmen Pemprov Sulut dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Sinergi dengan Ombudsman sangat penting untuk terus melakukan pengawasan dan perbaikan,” tegas Yulius.
Pelayanan Publik Jadi Wajah PemerintahanDalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas, terutama penguatan pengawasan pelayanan publik agar semakin optimal dan benar-benar berpihak kepada warga.
Yulius menegaskan, pelayanan publik bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi wajah utama pemerintah di mata rakyat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan humanis.
Menurutnya, capaian nilai 84,18 merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov Sulut yang terus melakukan pembenahan layanan di berbagai sektor.
“Kepercayaan masyarakat adalah kehormatan yang harus dijaga dengan kerja nyata,” ujar Yulius.
RSUD ODSK dan Dinas-Dinas Strategis Catat Nilai Tinggi Dalam laporan Ombudsman RI, sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut juga mencatat hasil membanggakan.
RSUD ODSK Sulawesi Utara meraih nilai 86,09 Dinas Pendidikan memperoleh nilai 83,93 Dinas Sosial mencatat nilai 82,52 Capaian tersebut memperlihatkan adanya peningkatan kualitas layanan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, Meilany F Limpar mengapresiasi keterbukaan Pemprov Sulut dalam membangun komunikasi dan kolaborasi bersama Ombudsman RI.
“Saya berharap koordinasi yang terus terjalin dapat memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan agar masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik, nyaman, mudah diakses, dan berkeadilan,” tukas Limpar.
Dengan capaian ini, Pemprov Sulut dinilai semakin mempertegas arah reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima, sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik terbaik di kawasan timur Indonesia.
