Manado – Tak lama lagi, para siswa tingkat SMP, SMA dan SMK akan menghadapi Ujian Nasional (UN). Kelulusan para siswa tersebut tergantung pada nilai yang diperoleh sesuai program Kurikulum 13 (K13).
Dengan diberlakukannya K13 dengan metode Ujian Berbasis Komputer (UBK), menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi lembaga DPRD Kota Manado, khususnya Komisi D bidang kesejahteraan masyarakat yang membawahi pendidikan dan kesehatan.
Hal ini diungkapkan Sonny Lela, sekretaris Komisi D bahwa, penerapan UBK ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Manado pada khususnya, agar meminimalisir meningkatnya angka ketidak lulusan siswa yang dilatarbelakangi metode UBK tersebut.
“Kami menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini untuk mengawal dan mengawasi persiapan kegiatan UBK tersebut. Boleh dikata K13 merupakan barang baru. Jangan sampai prosentasi kelulusan siswa tidak maksimal. Ini menjadi persoalan, apakah semua sekolah di Kota Manado sudah siap melaksanakan UBK atau tidak? Jangan sampai karena adanya penegasan dari Permendiknas di telan mentah atau dipaksakan. Padahal sekolah tersebut mungkin peralatan komputer masih minim atau belum memiliki, sehingga dapat merugikan siswa nantinya,” kata Lela.
Ia pun menghimbau kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek) dalam menghadapi UBK tersebut, segera melaporkan persoalan yang dihadapi jika mengalami kekurangan peralatan komputer. Bila hal tersebut terjadi, pemerintah diharapkan melibat semua instansi terkait untuk ketersediaan peralatan komputer yang akan digunakan para siswa saat ujian berlangsung.
“Saya imbau kepada semua Kepsek kalau belum siap melaksanakan UBK, sesegera mungkin membuat surat keterangan atau berita acara yang disampaikan kepada Diknas kota dengan alasan-alasannya. Sehingga dapat diantisipasi oleh pemerintah untuk dicarikan solusi. Pemerintah perlu melibatkan instansi-instansi dalam rangka membantu atau meminjamkan peralatan komputer kepada sekolah sekolah yang tidak memiliki atau masih kurang peralatan komputernya,” imbaunya.
Ditambahkan Lela, untuk mempertanyakan kesiapan pelaksanaan UN, DPRD Kota Manado segera mengundang hearing pihak-pihak terkait.
“Sebagai sekretaris Komisi D yang merupakan mitra kerja Diknas, kami akan stressing dalam waktu dekat ini terkait persoalan UBK tersebut. Mengingat jangan sampai siswa yang menjadi korban atas pemberlakuan metode UBK ini. Dalam waktu dekat ini, kami akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Diknas dan perwakilan sekolah SLTA,SMA dan SMK,” tegasnya. (leriandokambey)
