Ratahan – Ketua Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Minahasa Tenggara (Mitra), Semuel Montolalu, akhirnya angkat bicara terkait penyaluran bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dikatakannya, melihat perkembangan yang terjadi di lapangan, bantuan UMKM di lapangan sarat akan masalah yang tidak seharusnya terjadi.
“Bantuan UMKM itu blunder. Lihat saja di lapangan, terlalu banyak masalah yang terjadi. Titik awal dari seluruh masalah ini ada pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama penerima yang berbeda,” ungkap Semuel Montolalu, Rabu (20/1/2021).
Dari apa yang ditemui di lapangan banyak sekali data penerima yang tidak sesuai, di mana NIK benar namun nama penerima yang keluar berbeda.
Padahal menurutnya, data yang dikirim oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mitra sudah sesuai dengan NIK dan nama penerima yang didaftarkan.
“Ketika data tidak sesuai, Bank BRI sebagai penyalur tidak melayaninya. Nah, yang salah siapa dan ada apa di balik itu? Ini terindikasi ada kejanggalan,” pungkas Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mitra.
Selain itu ada juga kasus penyaluran bantuan UMKM yang ditahan oleh pihak Bank penyalur karena terindikasi memiliki masalah dengan perkreditan.
Seperti juga yang terjadi di Kecamatan Belang, ada warga yang namanya sudah keluar sebagai penerima namun dana transfer tidak bisa diterima di Bank BRI di kecamatan tersebut karena untuk pengambilan terdaftar di Bank BRI cabang yang lain di luar daerah.
“Harusnya BRI wajib memberikannya karena itu bantuan untuk penguatan ekonomi. Makanya solusi yang terbaik bantuan UMKM ini hanya lewat Dinas Koperasi dan UMKM agar tepat sasaran, serta tidak sarat masalah seperti sekarang ini,” tutupnya.
(Jenly Wenur)