Tomohon – Keempat fraksi DPRD Kota Tomohon akhirnya secara bulat menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon Tahun 2011 dalam sidang paripurna yang pimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Andy Sengkey SE dan Wakil Ketua DPRD Marthen Manopo SH.
Dalam laporan dan pendapat akhir, seluruh fraksi masing-masing Fraksi Gerakan Hati Nurani Rakyat, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011 untuk selanjutnya diperdakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak ketika member sambutan mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2011 ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini terpatri dalam penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. “Segala masukan, saran dan catatan kritis yang disampaikan oleh Badan Anggaran dan fraksi-fraksi DPRD, kami terima sebagai bahan koreksi agar ke depan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon lebih baik,” ungkap Eman.
“Ke depan kita bertekad untuk memperbaiki struktur serta sistem pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan dengan memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan internal didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta pemeriksaan rutin yang ketat baik oleh Inspektorat maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI,” pungkasnya. (req)
Tomohon – Keempat fraksi DPRD Kota Tomohon akhirnya secara bulat menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon Tahun 2011 dalam sidang paripurna yang pimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Andy Sengkey SE dan Wakil Ketua DPRD Marthen Manopo SH.
Dalam laporan dan pendapat akhir, seluruh fraksi masing-masing Fraksi Gerakan Hati Nurani Rakyat, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011 untuk selanjutnya diperdakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak ketika member sambutan mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2011 ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini terpatri dalam penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. “Segala masukan, saran dan catatan kritis yang disampaikan oleh Badan Anggaran dan fraksi-fraksi DPRD, kami terima sebagai bahan koreksi agar ke depan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon lebih baik,” ungkap Eman.
“Ke depan kita bertekad untuk memperbaiki struktur serta sistem pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan dengan memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan internal didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta pemeriksaan rutin yang ketat baik oleh Inspektorat maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI,” pungkasnya. (req)