Bitung, BeritaManado.com – Pemerhati pemerintahan, Rocky Oroh mendesak aparat penegak hukum di Kota Bitung memeriksa realisasi dana recofusing covid-19.
Pasalnya, kata Rocky, dugaan penyalagunaan dana itu mulia terendus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Bitung 2020.
“Hasil pemeriksaan BPK harus menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk menelusuri realisasi dana covid-19 mengingat dana itu sumbernya dari APBD,” kata Rocky, Kamis (04/03/2021).
Rocky yang dari awal sangat vokal meminta dana recofusing covid-19 diaudit menyatakan, realisasi penggunaan dana itu sangat mencurigakan karena hanya dirasakan untuk orang-orang tertentu.
“Realisasinya sangat janggal, terutama soal pengadaan. Hanya orang-orang tertentu yang merasakan pengadaan itu, contohnya bantuan yang sempat rebut karena tidak merata,” katanya.
Dirinya juga berharap aparat penegak hukum yakni Polres dan Kejaksaan menseriusi untuk menelusuri penggunaan dana covid-19 di Kota Bitung, terutama dalam laporan pertangungjawaban.
“Kuat dugaan laporan pertangungjawaban realisasi dana covid-19 hanya dibuat asal-asal hingga mengarah ke fiktif,” katanya.
Desakan Rocky itu disambut baik Kepala Negeri Kejaksaan Negeri Kota Bitung, Frenkie Son.
Frenkie menyatakan, jika ada data terkait dugaan penyimpangan dana covid-19 silakan dilaporkan ke pihaknya dan pasti akan ditindaklanjuti.
“Berikan datanya, kami pasti akan menelusurinya. Apalagi dana covid-19 itu adalah uang negara yang harus jelas pertangungjawabannya,” katanya.
Dirinya juga mengatakan, dari awal ia sudah mengingatkan jajaran Pemkot Bitung agar berhati-hati dalam mengelola dana covid-19, jangan sampai berujung pada kasus hukum.
“Saya sering mengingatkan soal itu dan semoga didengar. Kalaupun tidak didengar, kita tunggu saja, pasti akan kita proses kalau ada laporan,” katanya.
Sementara itu, besaran dana recofusing untuk penanganan covid-19 yang dialokasikan Pemkot Bitung beberapa waktu lalu sebesar Rp81 miliar dan dari hasil pemeriksaan sementara BPK ada puluhan miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan.
(abinenobm)