Manado, BeritaManado.com — Persidangan kasus dugaan penyerobotan lahan di kawasan Kebun Tumpengan, Desa Sea, Kecamatan Pineleng, kembali bergulir panas di Pengadilan Negeri Manado, Senin (24/11/2025).
Lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memicu dinamika baru setelah membeberkan sejumlah fakta yang menyoroti persoalan prosedural dan dugaan cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat tanah.
Empat terdakwa, Arie Giroth Csyang dijerat Pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, harus menyimak kesaksian kritis dari dua mantan hukum tua, pelaksana tugas Hukum Tua Desa Sea, serta dua ASN dari BPN Minahasa.
Laporan perkara ini sebelumnya dilayangkan PT Buana Propertindo Utama yang diwakili Jimmy Wijaya.
Kesaksian dua pegawai BPN Minahasa, Agung Nur Isa dan Candra Darma Nugraha, menjadi sorotan utama persidangan.
Keduanya mengungkap saat diminta penyidik melakukan pemeriksaan bidang tanah milik tiga terdakwa serta satu bidang milik Jeffey Masinambow, mereka hanya melakukan plotting berdasarkan titik GPS, tanpa pernah melakukan pengukuran fisik.
“Kami hanya plotting saja. Soal luas, kami tidak tahu,” ujar salah satu saksi di hadapan majelis hakim.
Fakta lain makin mempertebal keraguan hasil plotting ternyata tidak mencantumkan luas tanah dalam berita acara.
Kedua saksi juga menegaskan proses penerbitan sertifikat seharusnya tidak boleh dilakukan jika kewenangan pemerintah desa tidak sesuai wilayah kerja.
“Kalau tanah di wilayah Pemerintah A tetapi sertifikat keluar dari Pemerintah B, itu tidak bisa. Kalau sampai terbit, berarti ada kelalaian,” tegas saksi BPN.
Plt. Hukum Tua Desa Sea, Johana Metrix Tamuntuan, memberi kesaksian yang justru menimbulkan tanda tanya.
Saat ditanya mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Jimmy Widjaja, ia mengaku bukti pembayaran diterima desa sejak 2023.
Namun ketika penasihat hukum terdakwa menanyakan soal pembayaran pajak oleh Ari dan Jemmy Giroth, ia menjawab, “lupa.”
Pernyataan itu langsung disindir kuasa hukum terdakwa, Noch Sambouw, SH, MH, CMC.
“Masyarakat ibu bayar pajak sejak 2008 dan 2017, tapi ibu lupa?” ujarnya menyentil.
Kesaksian paling tajam datang dari mantan Hukum Tua Desa Sea, John Pontororing.
Ia memastikan bahwa pada masa jabatannya (1990–1995), tidak pernah ada proses pengukuran tanah untuk wilayah yang kini disengketakan.
Ia juga mengungkap pernah menolak permintaan Mumu Cs, Donie, Yan, dan Mintje untuk menandatangani konversi permohonan hak milik, bahkan setelah mereka menawarkan imbalan Rp20 juta, nilai besar setara harga mikrolet saat itu.
Pontororing menolak karena lahan tersebut merupakan tanah eks HGU yang telah diduduki warga Desa Sea sejak 1960.
Yang lebih mengejutkan, menurut kuasa hukum terdakwa, setelah penolakan itu permohonan justru dibawa ke Desa Malalayang Dua dan ditandatangani oleh Kumtua setempat, Salenusa.
Kuasa hukum menilai hal ini tidak masuk akal secara administrasi.
“Pada tahun 1990, apalagi saat sertifikat terbit tahun 1995, Malalayang sudah bukan bagian Kabupaten Minahasa. Sudah masuk wilayah Kotamadya Manado sesuai PP No. 22/1988,” jelas Noch.
Ia menambahkan, proses itu bertentangan dengan Keppres Nomod 32/1979 yang mengatur prioritas hak atas tanah eks HGU kepada masyarakat yang menempati.
Majelis hakim yang diketuai Erwin Marentek SH, dengan anggota Bernadus Papendang SH dan Aminudin Dunggio SH, menutup persidangan dengan agenda lanjutan pemeriksaan bukti.
Sidang berikutnya diperkirakan semakin krusial untuk mengungkap keabsahan sertifikat HGB 3320, HGB 3036, dan HGB 3027 yang menurut tim penasihat hukum terdakwa, diduga kuat memiliki cacat fundamental.
(Alfrits Semen)
