Sangihe, BeritaManado.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kelestarian alam dan melindungi kepentingan masyarakat di tengah isu tambang emas di wilayah tersebut.
Hal ini ditegaskan Bupati Michael Thungari saat menerima audiensi manajemen PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) yang dipimpin langsung oleh CEO, Terry Filbert, pada Selasa (29/7) di Ruang Rapat Bupati.
Pertemuan dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Khusus Bupati Bidang Infrastruktur, Lingkungan, Pendapatan dan Investasi, Staf Khusus Bupati Bidang Politik dan Komunikasi Publik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Kesbangpol, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
Dalam audiensi tersebut, pihak PT. TMS memaparkan perkembangan terbaru terkait proses pengurusan perizinan perusahaan. Pemerintah Daerah memandang pertemuan ini sebagai wadah komunikasi terbuka agar semua hal disampaikan secara transparan.
Bupati Michael Thungari secara tegas menjelaskan posisi Pemerintah Kabupaten Sangihe yang berpegang pada kewenangan yang berlaku.
“Kami ingin memperjelas bahwa kewenangan penerbitan izin bukan berada di tingkat Daerah, melainkan sepenuhnya menjadi ranah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kami menyerahkan segala proses perizinan kepada pihak yang berwenang di pusat,” tegas Bupati Thungari.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sangihe memastikan bahwa setiap proses yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam tetap harus mengutamakan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Jika pada akhirnya seluruh proses perizinan dipenuhi oleh pihak perusahaan, perhatian utama kami akan tertuju pada potensi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Pemerintah tidak akan mengorbankan tanah Sangihe dan keselamatan masyarakat hanya demi keuntungan satu atau beberapa pihak saja,” sambungnya.
Pemerintah Kabupaten Sangihe, lanjut Thungari, akan tetap berada di barisan terdepan membela tanah dan rakyat Sangihe. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang untuk peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat selama dilakukan dalam koridor hukum, etika, dan tanggung jawab lingkungan yang ketat.
Pertemuan ini menegaskan sikap Pemerintah Kabupaten Sangihe yang tetap konsisten menjaga keseimbangan antara keberlanjutan alam, kesejahteraan masyarakat, serta kehati-hatian dalam kebijakan pembangunan.
(IvAn_Xaverius)
