Airmadidi – Proyek jalan tol Manado-Bitung dengan banderol triliunan rupiah seakan tidak berjalan dengan baik. Pasalnya PT. Sino Road dan PT. Hutama Karya (HK) sebagai pelaksana proyek dengan sejumlah perusahaan yang menjadi subkon telah ada keributan.
Letak permasalahannya terkait gambar dan data yang ukur yang tak pernah diberikan ke Sino-HK ke subkon serta pencairan dana yang tersendat-sendat.
Para karyawan dari tiga subkon yakni PT. AWP, PT. BCI, dan CV Aurelio melakukan aksi di Kantor Sino-HK di Bilangan Kalawat, Senin (2/10/2017) kemarin.
“Sudah berbulan-bulan hak kami tidak diberikan. Jika mangkir lagi, kami akan duduki kantor Sino-HK, dan berharap Pimpinan Sino-HK memberikan hak kami,” kata Ishak dalam orasinya.
Sementara itu, Kapolsek Airmadidi, AKP Edi Susanto, memediasi PT AWP, PT BCI dan CV Aurelio diruangan rapat bersama pimpinan Sino-HK, diikuti pimpinan konsultan mega proyek Azrul Bunyamin.
“Ada perubahan gambar yang tak dibicarakan dari awal. Bayangkan kontrak kami selesai Juni, lalu saat penagihan diminta sesuai d, sembari menyemprot kepada Ramly selaku manager engeneering sebagai orang baru.
“kalau tidak salah baru satu bulan, jadi tak mengikuti dari awal proyek ini. Ada selisih yang signifikan dari perubahan-perubahan itu, telah merugikan kami. Padahal Jalan tol ini merupakan upaya Presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan dengan menggunakan dana pinjaman luar negeri. Jangan dipersulit supaya selesai tepat waktu,” ujar Wely.
Wely juga menyesalkan sering lambatnya pencairan dana, meski sudah ditandatangani semua pihak berkompeten. “Kadang memakan waktu tiga bulan, meski tujuh orang sudah bertandatangan,” ucapnya.
Sementara Romy dari PT BWI menyebut tak ada data ukur dari awal. “Mohon ditunjukkan gambar dan data ukur supaya tidak meraba-raba. Sampai sekarang data ukur itu tak diperlihatkan,” ucapnya.
Perwakilan dari ketiga subkon ini juga menyesalkan sikap General Supwrintenden (Kapro) Mr Ge yang tiba-tiba melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
“Saat kami tanyakan masalah ini, justru keluar pemutusan hubungan kerja, sangat sewenang-wenang,” ungkap Yudi.
Mereka juga menyorot pimpinan PT HK, Rajez yang tak pernah hadir di setiap pertemuan.
“Sudah beberapa kali pertemuan, tapi Pak Rajes tak pernah hadir. Perwakilan PT HK di setiap rapat tak bisa mengambil keputusan karena Pak Rajes tak a da,” ucap yang lainnya.
Azrul selaku konsultan mengakui adanya perbedaan itu. Ia pun sedikit kesal karena dalam hal-hal tertentu, konsultan tak dilibatkan. “Saran saya semua kebutuhan subkon diakomodir dan diapresiasi,” ungkapnya.
Pria asal Makassar ini mengusulkan untuk digelar pertemuan lagi dengan melibatkan semua pihak berkompeten. “Pimpinan PT Sino dan PT HK, Satker, PPK, perwakilan ketiga subkon dan semua yang berkepentingan perlu hadir saat pertemuan nanti,” ujar Azrul.
Usulan itu disambut semua kalangan. “Saya pasti hadir,” ujar Mr G.
Pria yang belum tahu berbahasa Indonesia ini berjanji tak akan memotong sepeser rupiah pun dari hak pekerja. Hanya saja ia ingin tetap melakukan survey lapangan lagi.
“Soal berapa kali mau survey itu silahkan, tapi hak kami harus dibayarkan,” kata Wely. (Anes Tumengkol)