Manado, BeritaManado.com — Rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berlangsung alot.
Anggota Badan anggaran DPRD Sulut Priscilla Cindy Wurangian yang juga sebagai Ketua fraksi Partai GOLKAR melakukan evaluasi dan respon terhadap ucapan Sekretaris Provinsi Sulut yang mengatakan bahwa, akan banyak dana-dana dari pusat mengalir ke Sulut berkat lobi-lobi Gubernur Sulut.
Soal akan masuk ke satuan kerja mana, dana-dana tersebut, itu tidak seberapa penting karena yang menerima adalah masyarakat Provinsi Sulut.
“Berkaitan dengan itu, saya juga sudah melihat data yang sudah dibagikan kepada kami, bahwa, ada rencana-rencana oenganggaranbyang sudah diakomodir dalam KUA-PPAS, yaitu iuran untuk BPJS Kesehatan,” ungkap Cindy Jumat, (14/11/2025) pada rapat Badan anggaran DPRD Sulut.
Lanjut Cindy, dari table yang diteeima, kalau dijumlahkan itu Rp25 miliar untuk mengcover BPJS Kesehatan.
Sementara, pada minggu lalu pihaknya mendapatkan data dari Dirjen Kementerian Sosial yang menyampaikan bahwa, APBN menganggarkan setiap tahun empat kali lipat dari penduduk miskin yang ada di Sulawesi Utara yang terdata.
“Jadi yang disampaikan pak Dirjen, kenapa kok daerah ini sudah mengumpulkan PAD tetapi diserahkan lagi ke pusat sementara, untuk penganggaran itu sudah di cover oleh Kementerian Sosial,” beber Cindy.
“Jadi, ada duplikasi di situ. Dari sisi duplikasinya kalau sudah dianggarkan dari pusat, kenapa kita juga menganggarkan itu,” Samsung Cindy.
Cindy menjelaskan di mana, pihaknya juga sempat bersendagurau dengan Dirjen, dan mengatakan kalau hal itu sudah dari tahun-ke tahun jadi, sudah tidak terlalu memikirkannya.
“Dijawab sama pak Dirjen, nah ini, cuma karena dilakukan dari tahun ke tahun dianggap sudah benar. Coba di teliti lagi karena didapati misalnya 1 orang di cover oleh APBN, di cover juga oleh APBD, mungkin di cover juga oleh lembaga lainnya, dan apakah pemerintah Sulut memiliki data by name, by address,” terang Cindy mengutip ungkapan Dirjen Kementerian Sosial.
Cindy juga mengatakan bahwa, pihaknya mengetahui iuran Kesehatan itu bukan hanya PBI tetapi ada juga iuran peserta mandiri PBPU dan PBPU itu juga harus ada dasarnya.
“Selama ini belum terlalu jelas dan kebetulan setelah saya melihat-lihat rencana penganggaran KUA dan PPAS ini yang mana sudah begitu banyak program yang diusulkan tetapi belum bisa dialokasikan anggaran karena keterbatasan, tetapi program ini sudah ada angkanya dan setelah saya jumlahkan, wow! Rp25 miliar sementara, tidak diketahui apakah tepat sasaran, tidak duplikasi atau seperti apa,” sorot Cindy.
(Erdysep Dirangga)
