MANADO – Degradasi moral, kebiadaban dan perpecahan, diakibatkan lunturnya nilai-nilai kebersamaan dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara termasuk 45 butir Pengamalan Pancasila yang tertuang dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Wakil Ketua DPRD Sulut, Drs Arthur Kotambunan menilai Pengamalan Pancasila mutlak dibutuhkan untuk menjaga Ketahanan Nasional yang merupakan modal dasar pembangunan. “Butuh sinergitas pemerintah dan masyarakat untuk menjaga Ketahanan Nasional,” ujarnya kepada beritamanado, Selasa (29/03).
Disamping itu menurut Ketua DPW Partai Damai Sejahtera Sulut ini, sinkronisasi kebijakan pemerintah kembali mengingatkan kita pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai platform program pembangunan nasional.
“Selama ini program pembangunan pemerintah pusat adalah visi dan misi presiden debagai kepala pemerintahan, sementara di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, biasanya kebijakan pembangunan tidak sesuai dengan visi misi presiden dikarenakan berlainan partai. Olehnya, GBHN diperlukan untuk menyamakan persepsi pembangunan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Jadi, pembangunan butuh GBHN,” tukasnya. (jry)
Seharusnya program pembangunan seutuhnya,harus mengacuh pada GBHN, bukan pada visi dan misi Presiden, karena Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, itukan jabatan politis,hanya lima thn paling lama sepuluh thn, setelah itu diganti. Karena setiap Presiden mempunyai visi dan misi yang berbeda, tapi GBHN tidak demikian.Kalau pembangunan hanya mengacuh pada visi dan misi Presiden, rakyat sampai kapanpun tidak akan pernah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran, seperti yang dituangkan dalam GBHN itu sendiri, dan hanya orang2 tertentu saja, yang menikmatinya. Tentunya bapak2 dan ibu2 sebagai wakil rakyat, perjuangkan rakyatmu supaya dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran itu sendiri, karena masih banyak rakyat yang di bawah garis kemiskinan. GBU ALL