Manado – Politik dinasti saat ini tidak bisa dihindarkan lantaran adanya kebebasan berpolitik. Hal itu memang tidak ada yang salah, sejauh figur yang muncul adalah orang yang memiliki kapabilitas, integritas dan kapasitas. Tapi tidak sedikit juga yang mengharapkan politik dinasti harus dihilangkan karena cenderung melahirkan pemimpin feodal, korup dan anti demokrasi.
Sejarahwan dan Pengamat Politik Anhar Gonggong mengatakan bahwa politik dinasti merupakan warisan zaman kerajaan (monarchy) dimana titik kekuasaan hanya bertumpu di satu keluarga. Dan kekuasaan itu turun temurun mulai dari orangtua, anak, kakak, adik, ipar, dan seterusnya. Di era demokrasi seperti saat ini, politik dinasti menjadi ancaman serius karena sharing power dan distribusi kekuasaan tersumbat. Itu yang mulai terlihat di Makassar dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
”Politik dinasti sangat merusak sistem politik demokratis karena menghambat orang lain untuk berkiprah. Meskipun, tidak salah jika memang sosok yang muncul dari dinasti memiliki kemampuan leadership yang cakap dan mumpuni. Tapi jika sebaliknya, politik dinasti akan menjadi momok. Kecenderungannya akan menjadi politik transaksional yang hanya melahirkan pemimpin berkarakter feodal, korup dan anti demokrasi. Lampu kuning tanda bahaya terhadap politik dinasti telah muncul di Makassar dan Sulsel,” ungkap Anhar di Jakarta, Selasa (23/7).
Anhar Gonggong bahkan menyatakan bahwa keluarga besar Yasin Limpo di Sulsel adalah salah satu keluarga yang masuk dalam politik dinasti. Penciptaan kultur dan warisan dinasti telah dimulai sejak lama dari sang ayah, Yasin Limpo.
”Di era orde baru, Ny Yasin Limpo telah menjadi anggota DPR berulang kali. Dan berikutnya adalah anaknya ada yang menjadi gubernur, bupati, anggota DPRD, kepala dinas, dan lainnya. Yang bisa menghentikan ini hanya kesadaran masyarakat untuk tidak memilih politik dinasti,” tandas Anhar.
Sementara itu, pengamat Politik Unhas Dr. Hasrullah menyatakan politik dinasti lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Terlebih, jika sosok dari dinasti tersebut tidak memiliki track record yang baik, seperti yang terjadi di Pilwako Makassar, yang hanya mengandalkan nama besar keluarga.
”Bayangkan, jika kakaknya gubernur, adiknya bupati, anggota DPRD, dan ada juga yang mau maju sebagai walikota, ini kan tidak baik. Karena memang politik dinasti sudah pasti kontra demokrasi,” tutur Hasrullah.
Kota Makassar, lanjut Hasrullah, adalah kota dunia. Sehingga sudah selayaknya dipimpin juga oleh sosok pemimpin yang kelas dan levelnya mendunia. Selain itu, juga sosok yang memiliki kemampuan leadership yang baik, pendidikan yang membanggakan dan selalu memberi teladan kepada rakyatnya.
”Untuk bisa melihat itu, calon-calon pemimpin ini harus melalui uji kelayakan di kampus, di depan akademisi. Dari sana bisa dilihat sejauh mana kapasitas kepemimpinan mereka. Dan, memang sudah saatnya politik dinasti segera dihentikan,” jelas Hasrullah.
Bagaimana dengan Sulut sendiri. Apakah politik dinasti ini juga sudah merambah daerah Nyiur Melambai ini? (tribunnews/aha)
Mari torang berantas itu politik dinasti dari bumi nyiur melambai!!!!!
Itulah sarang terselubung dari KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme).
So lama nda bahas2 Nepo kang?
SULUT sebenarnya sudah sangat-sangat jauh Advance untuk yang namanya praktek NEPO…Saya yakin-seyakin-yakinnya NEPO per CAPITA Sulut itu ada jauh diatas SULSEL :)
Dan saya heran kenapa sekelas Anhar Gonggong yang sudah level national malah tidak coba melirik dan mengkritisi negri tercinta kita ini, Sulut.
Menurut saya di Sulsel itu ada dua root Nepo yang begitu menguasai di daerah itu, pertama Nepo dengan basis root ‘bangsawan’ (Andi,Daeng dll), dan yang kedua pengusaha sukses.
Status yang pertama sebagai ex-bangsawan ini yang di manfaatkan dengan sangat baik oleh dinasti Limpo mulai dari jadi DPRD sampai sekarang jadi penguasa daerah2 disana.
Dan, coba kalian bandingkan dengan root Nepo yang menyeruak di Sulut
sekarang ini:..yang ada dinasti PNS!
Tidak heran memang, karna orang Sulut kan sangat cinta dengan PNS, bukan?
:(
Saya rasa bangsawan-bangsawan sulut ini sudah tidak layak lagi di sebut Nepo yg punya arti sebenarnya Nepos/nephew atau ponakan.
Dulu Nepo itu di istilahkan kepada para kerabat terdekat Paus atau Kardinal yg di kasih kekuasaan (ponakan aja, karna Paus/kardinal tidak beristri).
Skarang penguasa malahan bagi-bagi kekuasaan ke kerabat yg lebih dekat: anak, mantu, istri, +++++ Maunya di sebut apa mereka ini???
Say NO to Nepotism!!
Di Minahasa dan Sulut dinasti SHS bertahan, sabantar lagi Vanda mo jadi Walikota Bitung, masih pagi so ator sampe di kalangan pemuka agama. Jadi SHS tetap jaya
Di sangihe WS kalah[[[[[[[[[[[[[ Akibat tandukan banteng”
Di Sitaro WS kalah[[[[[[[[[[[[[ Akibat banteng Abu Kalu Abu”
mungkin si Einstein Traumatis setelah apa yang di alami SALERA= SALAH ERA,
su einstein hanya iri hati dan dengki terhadap kemenangan PDIP, kalau mau silahkan gabung saja einsteinn,,,,,hahahahaaa..haaaa..haha”’;
Kali ini gw sangat setuju dengan topik ini…
Politik Dinasti bisa jadi Anti Demokrasi…
sudah terjadi di Indonesia…
Ketua Partai yang memakai label Demokrasi…PDIP…
Ketua Umumnya sejak 1993 dipilih kemudian ganti nama 1998…hingga saat ini dan sampai beberapa tahun kemudian hingga sudah ditetapkan menjadi Ketua Umum tanpa ada yang boleh gantikan…
kira-kira 25 tahun sang Ketua Umum ogah untuk digantikan posisinya…
——
——
di Sangihe saja…
Dinasti Gaghana…menguasai PDIP sudah hampir 15 tahun…
Adoh kasiang!!!! Ba sindir pa Dinasty Sarundajang ini kang??? Hehehehe
sulut so lebe dulu lei, nda beda dg sulsel.
bahaya laten virus monarki sulsel telah menyebar ke SULU…….T ?
sadiki lei Sulut somo sama deng Sulsel